Des 10, 2020 10:46 Asia/Jakarta

Berbagai kebijakan luar negeri Turki memicu reaksi negatif dari banyak pemerintah Barat dan beberapa negara kawasan Mediterania timur, Asia Barat, dan Afrika Utara.

Berlanjutnya kebijakan pemerintahan Erdogan di kawasan timur Mediterania menyebabkan Uni Eropa mengancam akan memperketat sanksi ekonomi terhadap Turki. Para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan untuk memutuskan sanksi terhadap Turki pada pertemuan yang berlangsung hari Kamis dan Jumat  di Brussel.

Para pemimpin Eropa juga telah menawarkan insentif kepada Turki jika Ankara mempertimbangkan kembali kebijakannya di Mediterania.  Pasalnya, Perluasan hubungan ekonomi dengan Turki menjadi salah satu kebijakan Uni Eropa untuk Turki.

Sementara itu, Ankara mengkritik literatur sanksi Uni Eropa terhadap Ankara yang tidak mempertimbangkan negosiasi dengan pejabat Turki. Omar Celik, Juru Bicara Partai Keadilan dan Pembangunan Turki dalam pidatonya di Dewan Eksekutif partai berkuasa Turki menegaskan, "Uni Eropa tidak akan dapat menyelesaikan masalahnya tanpa Turki dan harus mempertahankan moderasi dan keseimbangannya,".

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell  kepada wartawan di Brussel hari Senin  setelah pertemuan para menteri  luar negeri Eropa, menilai belum ada perubahan mendasar dalam perilaku Turki, bahkan semakin memburuk dalam beberapa kasus.

Sebelumnya, Uni Eropa telah memperingatkan Turki untuk mengakhiri eksplorasi gasnya di perairan yang disengketakan di Mediterania timur. Negara-negara Eropa juga marah terhadap peran Turki dalam perang di Libya dan Suriah dan hubungannya dengan Rusia. Pada saat yang sama, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berulangkali menekankan bahwa aktivitas Ankara di Mediterania timur sejalan dengan hak maritim Turki yang sah.

 

Uni Eropa

 

Aktivitas Turki di Mediterania Timur telah merusak hubungan Turki dengan Yunani, yang semakin memperburuk ketegangan antara kedua negara.  

Pengamat menilai perbedaan utama antara Athena dan Ankara berakar pada dua masalah penting. Pertama mengenai kasus Siprus yang sensitif. Kedua, diskusi tentang klaim atas wilayah kontinental dan pembahasan tentang pulau-pulau yang status hukumnya belum ditentukan secara geografis dan hukum.

Tentu saja, sanksi ekonomi berat Uni Eropa terhadap Ankara akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar bagi perekonomian Turki di tengah upayanya untuk menangani penyebaran Covid-19. Sebab, jika Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Ankara, pemerintah Turki dan rakyatnya akan menghadapi lebih banyak masalah.

Sementara itu, politisi Eropa memiliki pandangan berbeda tentang sanksi Turki. Beberapa diplomat Eropa meminta Turki untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya, terutama di Mediterania timur, Yunani, dan pulau Siprus, sementara yang lain berbicara tentang kemungkinan sanksi. Beberapa pihak juga secara terbuka mengancam Turki dengan sanksi keras.

Dalam kondisi demikian, Yunani telah mampu memobilisasi pemerintah Eropa untuk melawan Turki. Faktanya, pemerintah Yunani telah menggunakan kebijakan yang provokatif untuk mendorong Uni Eropa mendukung langkahnya semaksimal mungkin.

Namun tampaknya para pemimpin Uni Eropa tidak akan menyetujui rencana sanksi komprehensif terhadap Turki. Sebab, sebagian besar keamanan Eropa bergantung pada Turki, dan kecil kemungkinan para pemimpin Eropa akan mengabaikan salah satu sekutu utama mereka.(PH)

 

 

Tags