Jan 01, 2021 13:19 Asia/Jakarta

Amerika Serikat di tahun 2020 melancarkan upaya besar-besaran untuk melanjutkan sanksi senjata terhadap Republik Islam Iran melalui Dewan Keamanan PBB dan dengan dalih resolusi 2231, namun upaya tersebut sia-sia.

Seiring dengan kegagalan Amerika memperpanjang embargo senjata terhadap Iran di Dewan Keamanan, pemerintah Donald Trump dengan klaim masih menjadi anggota JCPOA dan pelanggaran mendasar kesepakatan ini oleh Tehran, mengklaim pemulihan otomatis sanksi internasional terhadap Iran mulai 20 September 2020 dan memberi ultimatum satu bulan di bidang ini. Meski demikian, upaya pemerintah Trump melaksanakan sanksi ini menuai penentangan PBB baik dari Dewan Keamanan maupun Majelis Umum.

Eshaq Al-e Habib

Terkait transformasi terbaru di bidang ini, komite kelima Majelis Umum PBB menentang usulan anti JCPOA Amerika sehingga pemerintah Trump mendapat pukulan terakhir di isu ini di tahun 2020. Sekaitan dengan ini, upaya Amerika mencantumkan dua butir tambahan di bujet 2021 PBB, terkait menghidupkan kembali komisi sanksi terhadap Iran, mendapat penentangan dari 142 negara dan akhirnya gagal.

Alasan Amerika mengusulkan butir tambahan tersebut adalah mengingat keluarnya AS dari JCPOA dan klaim pelanggaran nyata kesepakatan ini oleh Iran, menurut pandangan Washington, kesepakatan nuklir ini secara praktis musnah dan sanksi internasional harus kembali diterapkan kepada Tehran serta komisi sanksi PBB anti Iran harus memulai kinerjanya kembali. Namun hanya 10 negara yang mengamini pandangan Amerika ini. 110 negara menentang rencana tersebut dan 32 negara lainnya abstain. Kegagalan ini sangat memalukan bagi negara yang mengklaim unilateralisme dan pemimpin dunia.

Eshaq Al-e Habib, Deputi wakil tetap Republik Islam Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut aksi Amerika meningkatkan represi terhadap Tehran sebuah langkah politik. Ia menilai JCPOA sebuah prestasi diplomasi multilateral dalam melawan krisis panjang bikinan anti Iran dan mengatakan, resolusi 2231 mencabut seluruh sanksi sebelumnya Dewan Keamanan anti Iran.

Seraya menekankan bahwa langkah Amerika tidak memiliki landasan hukum, Eshaq Al-e Habib menambahkan, “Apakah Majelis Umum PBB diperbolehkan menyetujui bajet yang ditentang oleh Dewan Keamanan?” Ini mengisyaratkan pada upaya gagal AS setelah kegagalannya meyakinkan Dewan Keamanan untuk menghidupkan kembali komite sanksi anti Iran setelah klaim pemulihan sanksi terhadap Iran.

Barbara Slavin, pakar politik Amerika mengatakan, “Mengingat bahwa mayoritas negara menolak argumentasi hukum Amerika dan mengabaikan sanksi snapback, “sama sekali tidak akan yang berubah”.”

Di sisi lain, menurut Iran kesepakatan nuklir JCPOA mengingat keberadaan kelompok 4+1 serta resolusi 2231 Dewan Keamanan belum dibatalkan serta mengingat keluarnya AS dari kesepakatan ini, Rencana Aksi Bersama Komprehensif atau JCPOA masih tetap eksis dan berlanjut. Meski Tehran saat merespon ketidakpatuhan troika Eropa di JCPOA (Inggris, Jerman dan Prancis) terhadap komitmen mereka di perjanjian ini, telah menurunkan komitmennya dalam lima tahap, namun Tehran berulang kali menyatakan bahwa jika pihak Eropa menjalankan komitmennya khususnya implementasi kanal finansial khusus dan perdagangan dengan Iran (Instex), maka Iran siap kembali ke komitmennya.

Trump keluar dari JCPOA

Kini di saat Joe Biden, presiden terpilih Amerika berjanji ketika berkuasa pada 20 Januari mendatang akan kembali ke JCPOA, Tehran juga siap kembali ke komitmennya jika Washington kembali ke kesapakatan ini dan menjalankan komitmennya serta mencabut sanksi sepihak terhadap Iran.

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani seraya mengisyaratkan statemen Biden terkait kembalinya AS ke JCPOA menjelaskan, Kami berulang kali menekankan bahwa jika pihak seberang menjalankan komitmennya, Kami juga akan melaksanakan komitmen Kami. Meski demikian pemerintah Trump dengan segala cara di waktu tersisa kekuasaannya berusaha melakukan langkah-langkah merusak guna menghancurkan JCPOA dan mencegah kembalinya Washington ke perjanjian ini. (MF)

 

Tags