Jan 27, 2021 20:17 Asia/Jakarta
  • Menlu baru AS, Antony Blinken
    Menlu baru AS, Antony Blinken

Setelah berkuasa di AS, Joe Biden kemudian menentukan tim kebijakan luar negerinya. Di antara sosok penting di tim ini adalah Antony Blinken yang dicalonkan sebagai menlu. Senat AS Selasa (26/1/2021) dengan 78 suara setuju dan 22 menolak, menyetujui Blinken sebagai menlu Amerika.

Di awal kerjanya, Blinken di bidang kebijakan luar negeri menghadapi beragam kendala. Meski demikian sepertinya tugas terpenting Blinken adalah merealisasikan janji BIden untuk membalik slogan American First milik mantan presiden Donald Trump. Penerapan slogan ini di bidang luar negeri telah melemahkan koalisi internasional AS dan membuat negara ini terkucil.

Sekaitan dengan ini, pemerintah Biden mengambil sikap dan langkah di berbagai bidang kebijakan luar negeri AS yang berbeda dengan sikap pemerintah Trump, di antaranya dengan menandatangani instruksi eksekutif, Biden membuat AS kembali ke kesepakatan iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Presiden AS Joe Biden

Menurut  Jonathan Tepperman, pakar politik Amerika, perintah eksekutif Biden termasuk kesepakatan iklim Paris secara cerdas menekankan perubahan penting yang didukung mayoritas warga Amerika.

Pemerintah Biden juga merevisi kembali sanksi terhadap petinggi Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) yang diterapkan di era Trump, selain itu, Biden juga menekankan komitmen Washington terhadap kebijakan pertahanan bersama NATO. Mengingat friksi yang semakin tajam di hubungan Eropa-Amerika di era Trump karena upaya nyata mantan presiden kontroversial Amerika ini untuk melemahkan NATO dan munculnya friksi serta perang dagang antar dua Samudera Atlantik, masalah ini semakin penting. Selain itu, Biden saat ini telah membentuk front menghadapi Rusia dan Cina, dua rival internasional Washington. 

Namun di bidang regional, pemerintah Biden di sikap deklaratifnya sedikit banyak bertentangan dengan pemerintah Trump, di antaranya Biden berjanji kembali ke kesepakatan nuklir dengan Iran (JCPOA). Trump selama memerintah selain keluar dari JCPOA, juga menerapkan kampanye represi maksimum terhadap Iran, yang tentu saja gagal. Kini Biden terpaksa secepatnya mengambil langkah terkait JCPOA yan tentu saja mendapat penentangan keras dari rezim Zionis Israel. 

Sementara di isu krisis Yaman, pemerintah Trump selain menentang penjatuhan sanksi terhadap Ansarullah Yaman, untuk saat ini selama satu bulan menangguhkan masalah ini. Adapun di isu Palestina, diharapkan rencana kesepakatan abad Trump dibatalkan dan kini pemerintah Biden mulai berbicara mengenai pentingnya kembali ke rencana pembentukan dua negara. Hal ini merupakan manuver nyata dan bertentangan dengan pemerintah Trump.

Namun dalam hal kesamaan isu terkait kebijakan luar negeri dan militer AS, isu terpenting ke depan adalah keberadaan pasukan AS di Afghanistan dan Irak yang kini berjumlah 2.500 di masing-masing negara tersebut. Terlepas dari kebijakan Trump dan upayanya untuk sepenuhnya menarik pasukan AS dari Afghanistan dan Irak, Pentagon sekarang berusaha untuk mempertimbangkan kembali pandangannya tentang kedaulatan AS atas perlunya kehadiran militer yang berkelanjutan di kedua negara tersebut.

Terlepas dari pergeseran dalam sikap dan perspektif ini, masalahnya adalah bahwa Amerika Serikat menghadapi berbagai hambatan dan persyaratan keuangan, ekonomi, operasional, dan politik di luar negeri. Selain itu, banyak langkah Trump yang mendapat dukungan dari sebagian kekuatan AS khususnya kubu Republik. Oleh karena itu, perubahannya oleh pemerintah Biden dipastikan akan mendapat halangan dan penentangan. (MF)

Tags