Feb 20, 2021 12:27 Asia/Jakarta

Aljazair telah mengalami banyak protes dan pergolakan politik dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kasus terakhir, Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune memerintahkan pembubaran parlemen dan pemilihan parlemen dini dalam pidatonya pada Hari Martir Nasional pada Kamis malam.

"Saya telah memutuskan untuk membubarkan parlemen dan kami bergerak menuju pemilu yang bebas korupsi dan membuka pintunya bagi kaum muda. Begitu juga dengan semua tuntutan rakyat terkait amandemen konstitusi telah dipertimbangkan," kata Tebboune dalam pidato yang disiarkan langsung di media Aljazair.

Presiden Tebboune menegaskan akan ada perubahan kabinet dalam 48 jam ke depan. Menurutnya, perombakan kabinet termasuk bidang-bidang yang masyarakat merasa perlu agar diubah dan kinerjanya buruk.

Bendera Aljazair

Tampaknya perintah untuk membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan dini serta pada saat yang sama perombakan kabinet oleh presiden Aljazair merupakan langkah untuk memenuhi tuntutan publik akan perputaran kekuasaan dan berkuasanya para politisi muda. Pada saat yang sama, pemerintah saat ini mengambil langkah dalam kerangka memerangi pelanggaran administrasi dan korupsi serta inefisiensi yang meluas di lembaga pemerintah.

Selain itu, apa yang dilakukan ini mungkin berarti menciptakan ruang politik yang lebih terbuka dan memungkinkan aktivitas politik oleh partai oposisi dan politisi penentang pemerintah. Tebboune juga mengumumkan bahwa dia telah memerintahkan pembebasan sejumlah aktivis dalam gerakan protes baru-baru ini dan 55 hingga 60 orang akan dibebaskan.

Abdelmadjid Tebboune, 75 tahun, berkuasa di Aljazair dalam pemilu yang untuk pertama kalinya dalam sejarah negara ini tanpa kehadiran presiden petahana. Hal itu terjadi pasca pengunduran diri mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika setelah diprotes rakyat negara ini. Dia menjabat sebagai perdana menteri selama masa kepresidenan Bouteflika dari Mei 2017 hingga memenangkan pemilihan Desember 2019.

Situasi politik di Aljazair selalu bergejolak dan tegang sejak Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika mengundurkan diri pada April 2019 di bawah tekanan rakyat dan militer. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri anggota pemerintahan Bouteflika yang tersisa, hukuman terhadap politisi dan pejabat korup, dan penciptaan kondisi yang diperlukan untuk partisipasi semua partai politik dalam urusan politik, termasuk pemilu di negara ini.

Warga Aljazair telah turun ke jalan setiap Jumat sejak 22 Februari 2019, untuk memprotes keberadaan elemen yang dikaitkan dengan Abdelaziz Bouteflika. Para pengunjuk rasa Aljazair percaya bahwa pemilihan presiden 12 Desember 2019, yang mengarah pada pelantikan Tebboune, hanya menghidupkan kembali pemerintahan sebelumnya. Menurut mereka, berbagai anasir Bouteflika sekali lagi mengambil posisi dalam pemerintahan dan struktur politik yang baru serta melanjutkan kebijakan lama yang sama.

Kabinet baru Aljazair, yang memenangkan mosi percaya di parlemen pada Februari 2020 setelah periode panjang krisis politik dan sosial, tetap mempertahankan menteri-menteri utama seperti menteri luar negeri, dalam negeri dan kehakiman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan mendasar yang terjadi dan proses ini tidak ditoleransi oleh pihak oposisi.

Sekarang tampaknya Abdelmadjid Tebboune bermaksud untuk melakukan apa yang disebut revolusi dari atas dan melakukan reformasi politik, parlementer dan pemerintahan di bawah kepemimpinannya.

Aksi protes warga Aljazair (arsip)

Menurut Abdul Rahman Arar, ketua Forum Sipil untuk Perubahan, jalan masih panjang, terutama dalam pemberantasan korupsi.

Namun, langkah-langkah tersebut tampaknya tidak akan mengurangi protes atau kepuasan para pengunjuk rasa, dan mereka tidak melepaskan tuntutan dasar mereka untuk reformasi mendasar.

Tags