Mar 04, 2021 11:38 Asia/Jakarta

Hubungan Amerika Serikat dan Rusia di pemerintahan baru Gedung Putih serta di era kepemimpinan Joe Biden semakin parah. Pemerintah Biden selain mengambil sikap anti Moskow, kini memulai kampanye sanksi besar-besaran terhadap Rusia.

Direktorat Perdagangan dan Industri Departemen Perdagangan AS Selasa (2/3/2021) memasukkan 14 perusahaan yang berbasis di Rusia, Jerman dan Swiss ke dalam daftar sanksi atas alasan kegiatan mereka yang mendukung program senjata pemusnah massal dan senjata kimia Rusia.

Langkah itu dilakukan setelah lima badan pemerintah Rusia masuk daftar sanksi pada Agustus 2020. Daftar sanksi ini membatasi ekspor dan pemindahan barang yang diberlakukan kepada individu dan badan hukum.

Langkah senada juga dilakukan Departemen Keuangan AS yang menjatuhkan sanksi kepada tujuh pejabat senior negara ini yang terlibat kasus peracunan Alexei Navalny, pemimpin oposisi Rusia.

Sanksi terhadap Rusia

Langkah lain diambil Departemen Luar Negeri Amerika yang menyatakan ekspor logistik pertahanan dari AS ke Rusia dilarang. Menurut departemen ini, sanksi tersebut akan diterapkan hingga 12 bulan mendatang. Sanksi Washington bertepatan dengan sanksi baru Uni Eropa terhadap berbagai pejabat Rusia, termasuk Jaksa Agung, kepala Komite Investigasi, kepala Layanan Federal, dan direktur Garda Nasional.

Pengumuman sanksi besar-besaran ini sama halnya dengan eskalasi perang dingin antara Amerika dan Rusia. Dengan demikian seperti yang berulang kali ditekankan petinggi Rusia, bukan saja tidak ada harapan pemulihan hubungan antara Moskow dan Washington di era Biden, bahkan berbagai bukti menunjukkan eskalasi tensi dan kian parahnya hubungan kedua negara.

Menurut Dmitry Terenin, dosen ilmu politik, "Selama empat tahun lalu, Rusia menjadi target kebijakan dalam negeri Amerika. Oleh karena itu, di era Biden, konfrontasi akan berlanjut dan semakin dalam. Biden memperluas front friksi Amerika dan Rusia yang tampak dingin dan ambigu di era Donald Trump. Selain itu, berbagai isu seperti demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait Rusia juga gencar dilontarkan."

Petinggi pemerintah Biden di statemen dan sikapnya senantiasa menyebut Rusia sebagai musuh dan meminta perlawanan terhadap kebijakan serta langkah-langkah Moskow. Masalah ini semakin intens khususnya mengingat klaim Demokrat Amerika terkait klaim intervensi Rusia di pemilu presiden 2016 yang membuat Trump menang serta pengulangan klaim selama pemilu presiden 2020.

Di sisi lain, meski ada kesepakatan antara Moskow dan Washington terkait perpanjangan Perjanjian Start baru selama lima tahun, namun pemerintahan Biden memiliki kecurigaan mendalam terkait tujuan militer dan senjata Rusia termasuk senjata inkonvensional (nuklir, kimia dan biologi). Oleh karena itu, Washington menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Rusia dan yang berafiliasi dengan Moskow. Alasannya tentu saja mencegah akses Moskow ke teknologi sensitif Amerika Serikat.

Departemen Perdagangan Amerika mengklaim bahwa akses Moskow ke teknologi ini bisa berujung pada aktivitas kimia yang merusak dan senjata pemusnah massal lainnya. Sebaliknya Rusia menekankan bahwa Amerika dengan keluar dari perjanjian internasional di bidang kontrol senjata dan penyebarannya, tidak berhak menasihati negara lain.

Di sisi lain, Amerika senantiasa mengintervensi urusan internal Rusia khususnya klaim mendukung oposisi serta menggunakan isu HAM untuk menekan Moskow. Sekaitan dengan ini, sarana terbaru Barat khususnya Amerika adalah penangkapan dan vonis pengadilan Rusia terhadap Alexei Navalny yang menjadi ajang baru bagi perluasan kampanye anti Rusia oleh Barat. Dengan demikian mengingat konvergensi kembali Eropa dan Amerika, langkah mereka terhadap Rusia di era pemerintahan Joe Biden akan semakin sengit. (MF)

 

Tags