Mar 19, 2021 17:42 Asia/Jakarta
  • Bentrokan pengunjuk rasa antikudeta dengan aparat keamanan di Myanmar.
    Bentrokan pengunjuk rasa antikudeta dengan aparat keamanan di Myanmar.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendesak agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Myanmar masih berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

"Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan," kata Jokowi dalam pesannya yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 19 Maret 2021, seperti dilansir Tempo.co.

Jokowi juga mengucapkan bela sungkawa atas nama pribadi dan bangsa Indonesia atas jatuhnya korban dalam kerusuhan di Myanmar. Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, lebih dari 180 pengunjuk rasa telah tewas ketika pasukan keamanan Myanmar mencoba untuk menghentikan gelombang protes kudeta.

Dalam pesannya, Jokowi menegaskan keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Karena itu, ia mengatakan Indonesia juga mendesak agar dialog agar rekonsiliasi segera di lakukan untuk memulihkan demokrasi. Jokowi mengatakan hal ini untuk memulihkan perdamaian dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar.

"Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar," kata Jokowi.

Presiden RI Joko Widodo

Pemilu Myanmar 2020 dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD), secara telak.

Militer Myanmar mengkudeta pemerintahan Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada 1 Februari 2021. Militer mengklaim harus melakukan kudeta, karena menuduh ada kecurangan di pemilu November 2020.

Kondisi darurat di Myanmar lalu ditetapkan selama setahun, dan militer akan mengadakan pemilu baru. Militer Myanmar juga membubarkan kabinet, membubarkan parlemen, dan memperkarakan Komite Penyelenggara Pemilu.

Kudeta tersebut memicu demonstrasi besar-besaran rakyat Myanmar. Mereka mengecam kudeta dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan pejabat-pejabat lainnya serta pemulihan demokrasi di negara ini.

Warga Myanmar tidak bisa menerima kudeta. Menurut mereka, NLD telah dipilih secara demokratis untuk menjadi partai penguasa. Oleh karenanya, mereka menuntut kudeta diakhiri, tahanan politik dibebaskan, dan demokrasi dikembalikan. Namun tuntutan itu diabaikan oleh militer

Warga Myanmar mulai melakukan berbagai aksi protes. Awalnya hanya aksi memukul perkakas dapur yang merupakan ritual pengusiran roh jahat. Belakangan, perlawanan berkembang menjadi unjuk rasa dan mogok kerja.

Bentrokan tidak terhindarkan saat massa pengunjuk rasa antikudeta berhadap-hadapan dengan polisi Myanmar pada Selasa, 2 Maret 2021. Polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Bentrokan dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa antikudeta berlanjut. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pada awal Maret 2021 mengaku prihatin atas meningkatnya kekerasan terhadap pendemo antikudeta di Myanmar.

Retno menyebut Indonesia mendesak agar aparat keamanan di Myanmar tidak menggunakan kekuatan saat berhadapan dengan massa.

Selama ini, Indonesia memimpin ASEAN dalam upayanya untuk mengatasi gejolak politik yang pecah di Myanmar. (RA)

Tags