Mar 29, 2021 19:57 Asia/Jakarta
  • Rudal Korea Utara
    Rudal Korea Utara

Korea Utara memprotes sidang terbaru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas uji coba rudal Pyongyang. Korut menyebut Dewan Keamanan menerapkan kebijakan standar ganda.

Korea Utara selama satu pekan lalu melakukan sejumlah uji coba rudal, di mana yang terpenting adalah uji coba peluru kendali taktis. Korut menyebut uji coba ini sebagai aksi pembelaan diri dari ancaman dan manuver Korea Utara dan Amerika Serikat.

Sementara itu, Presiden AS, Joe Biden saat merespon uji coba rudal Korut menuding Pyongyang melanggar resolusi Dewan Keamanan. Kini muncul pertanyaan, mengapa Korut yang telah menghentikan uji coba rudalnya selama beberapa tahun terakhir, memilih untuk kembali memulai pengembangan sistem pertahanannya? Dan pada dasarnya, akan ke mana tensi verbal AS dan Korut ini?

Uji coba rudal Korea Utara (dok)

Terkait faktor tensi terbaru di Semenanjung Korea dan masa depan kawasan ini, ada sejumlah poin penting:

Pertama, Korut Jumat (26/3/2021) menyatakan telah menguji coba sebuah rudal baru dan sukses. Rudal ini memiliki keakuratan tinggi dan berhasil mengenai target di pantai timur negara ini. Faktanya, ini merupakan uji coba pertama Korea Utara sejak berkuasanya Joe Biden di Amerika Serikat.

Kedua, Korea Utara menyebut tujuan dari uji coba rudal tersebut adalah membela diri dari ancaman dan manuver Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Uji coba ini dilakukan setelah beberapa hari dari manuver gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Sementara itu, Kim Yo-jong, saudari Pemimpin Besar Korut, Kom Jong-un pekan lalu menuding Amerika melalui manuver gabungan militer dengan Korsel ingin mengobarkan kerusuhan di Semenanjung Korea.

Kim Yo-jong menambahkan, jika Biden ingin memimpin Amerika dengan tenang selama empat tahun, maka ia harus menghindari upaya pengobaran instabilitas di Semenanjung Korea.

Poin berikutnya adalah, Biden saat merespon uji coba rudal Korut menuding Pyongyang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan memperingatkan jika Korut melanjutkan peluncuran rudal balistik, maka akan mendapat balasan yang tepat dari Washington.

Biden juga mengisyaratkan poin lain bahwa ia sepakat dengan pandangan Mantan Presiden AS, Barack Obama yang dirilis tahun 2016 ketika Obama akan menginggalkan Gedung Putih bahwa Korut ancaman terbesar dan isu terpenting di kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Selain itu, Biden mengungkapkan bahwa ia siap melakukan diplomasi dengan Korut, namun dengan syarat tujuan final adalah perundingan pelucutan senjata nuklir dengan Pyongyang. Tapi yang jelas, Pyongyang menolak melakukan kontak diplomatik terselubung dan di balik layar dengan pemerintah Joe Biden.

Kesimpulannya, tensi antara AS dan Korea Utara semakin intens sejak dua pekanlalu. Penyelenggaraan manuver gabungan AS dan Korsel serta kunjungan menlu dan menhan Amerika ke Asia Timur serta upaya memperkokoh aliansi AS dengan Jepang dan Korsel, dan ekstradisi warga Korut oleh Malaysia ke Amerika pada Jumat lalu dengan dakwaan melanggar sanksi internasional dan pencucian uang, termasuk faktor yang meningkatkan ketegangan ini.

Menurut para pakar politik, Amerika saat ini fokus pada program dialog dengan Korut dan eskalasi sanksi terhadap Pyongyang, namun ada kekhawatiran bahwa setiap dialog dengan Korus hanya akan memberi peluang lebih banyak kepada negara ini untuk menyempurnakan program nuklir dan rudalnya.

Di sisi lain, langkah keras terhadap Korut juga menimbulkan ancaman bagi Amerika bahwa Pyongyang seperti tahun 2017 mengancam kepentingan vital Amerika di Semenanjung Korea melalui beragam uji coba nuklir dan rudal.

Selain itu, Amerika sangat bergantung kepada kerja sama dengan Cina untuk mereduksi ketegangan di Semenanjung Korea, di mana saat ini eskalasi tensi antara Washington dan Beijing di berbagai sektor membuat AS tidak lagi mampu mengandalkan kerja sama regional dengan pemerintah Cina.

Sementara itu, sebagian pengamat politik meyakini pada dasarnya eskalasi tensi di kawasan sekitar Cina, merupakan salah satu strategi Amerika untuk melawan Beijing di kawasan.

Yang pasti, pemerintah Biden selama pekan ini akan menyusun dan merilis kebijakan strategisnya terhadap Korea Utara melalui konsultasi dengan sekutu timurnya, yakni Korsel dan Jepang.

Tentu saja Biden menyadari jika dirinya tidak memanfaatkan pengalaman pendahulunya serta tidak melakukan perubahan di pendekatan Gedung Putih terhadap Pyongyang, maka kecil kemungkinan ia mampu membuka Semenanjung Korea.

Pengalaman perundingan pemimpin AS dan Korut di tahun 2018 dan bahkan persahabatan Kim Jong-un dan Donald Trump menunjukkan, jika AS tidak mematuhi komitmennya, maka potensi perundingan kedua negara masih akan berujung pada kegagalan.

Namun, mengingat denyut negatif dari upaya Pyongyang baru-baru ini oleh pemerintahan Biden untuk bernegosiasi, bukan tidak masuk akal untuk mengharapkan bahwa Korea Utara akan tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan bagi pemerintahan Biden. (MF)

 

 

Tags