Apr 26, 2021 09:32 Asia/Jakarta

Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada Sabtu (24/04/2021) sepakat untuk mengakhiri krisis Myanmar.

KTT Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta mencapai kesepakatan lima poin untuk mengakhiri krisis kudeta di Myanmar.

Beberapa poin dapat dibuat tentang tujuan dan hasil KTT ASEAN di Jakarta.

ASEAN

Pertama, KTT ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar yang diinisiasi Indonesia digelar di Jakarta hari Sabtu (24/4). Sejatinya, KTT ASEAN di Jakarta merupakan upaya internasional pertama untuk mengurangi kekerasan di negara miskin Asia Tenggara itu.

Poin berikutnya adalah bahwa kehadiran panglima militer Myanmar di KTT ASEAN sebenarnya merupakan perjalanan luar negeri pertama "Min Aung Hlaing" setelah perkembangan terakhir di Myanmar, yang oleh beberapa ahli diartikan sebagai kudeta di Myanmar.

Ketiga, para pemimpin negara Asia Tenggara pada hari Sabtu sepakat dengan junta militer Myanmar tentang rencana untuk mengakhiri krisis di Myanmar. Menurut pernyataan itu, kedua belah pihak sepakat pada lima poin.

Pembicaraan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar, mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Myanmar, pembebasan tahanan politik dan penunjukan Perwakilan Khusus ASEAN untuk Krisis Myanmar, di antara masalah-masalah lain yang diangkat oleh para pemimpin ASEAN di KTT Jakarta dan disetujui dengan junta militer.

Perlu diketahui bahwa tentara Myanmar melancarkan kudeta pada 1 Februari terhadap partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan merebut kekuasaan sebagai protes atas apa yang disebutnya kecurangan pemilu parlemen. Karena alasan ini, Myanmar berada dalam situasi darurat sejak kudeta 4 Februari, dan para pemimpin militer bertanggung jawab atas semua urusan pemerintahan.

Selain itu, lebih dari 700 orang telah tewas di Myanmar sejak kudeta 1 Februari, kebanyakan dari mereka adalah pengunjuk rasa anti kudeta, menurut laporan media-media pemberitaan. Sementara menurut perwakilan PBB, kudeta tersebut mengakibatkan lebih dari 250.000 orang terlantar. Ribuan orang telah ditangkap oleh militer Myanmar dan ditahan tanpa pengadilan.

Kesepakatan lima poin para pemimpin ASEAN dengan penguasa militer Myanmar berada dalam situasi yang mendapat protes luas dari masyarakat Myanmar sejak kudeta 1 Februari di Myanmar.

Lima poin konsensus yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN yaitu pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Selanjutnya, poin konsensus ketiga yaitu utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN; keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; serta kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Bagaimanapun juga, langkah militer Myanmar untuk menggulingkan Aung San Suu Kyi, pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa di Myanmar, telah dikecam oleh para pemimpin Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris.

Aung San Suu Kyi, pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi

Dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya, Presiden AS Joe Biden mengatakan militer Myanmar harus melepaskan kekuasaan dan membebaskan pejabat dan aktivis yang ditahan selama kudeta.

Dukungan terang-terangan AS untuk Aung San Suu Kyi datang karena dia adalah pemimpin partai yang berkuasa di Myanmar dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, pengingat pembantaian Muslim Rohingya di negara itu, yang telah banyak dikritik oleh media karena diam atas pembunuhan minoritas Rohingya.

Terakhir, masuknya para pemimpin Asia Tenggara atau yang dikenal sebagai ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar dapat menjadi langkah untuk menyelesaikan krisis negara, itu pun dalam kondisi ketika penguasa militer Myanmar dan para pemimpin ASEAN bertemu di KTT Jakarta mencapai kesepakatan lima poin untuk mengatasi krisis Myanmar.

Tags