May 02, 2021 16:02 Asia/Jakarta
  • Operasi pasukan Turki di Irak Utara.
    Operasi pasukan Turki di Irak Utara.

Pemerintah Turki kembali berbicara tentang rencananya untuk membangun pangkalan militer di Irak Utara, sejalan dengan kebijakan ambisius negara itu di tingkat regional.

Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu mengumumkan tekad negaranya untuk membangun pangkalan militer di Irak Utara. Dia mengatakan Turki berniat membangun pangkalan di Irak, serupa dengan yang telah dibangunnya di Suriah, untuk mengendalikan situasi di dekat perbatasannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, tentara Turki telah melakukan operasi militer jauh di wilayah Irak dan secara khusus di wilayah utara dengan alasan memerangi militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Militer Turki terus melancarkan serangan di Irak Utara, meskipun para pejabat pemerintah Baghdad dan rakyat Irak secara konsisten mengecam serangan tersebut dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas Irak.

Serangan baru militer Turki di wilayah Irak Utara, selain memicu protes keras dari para politisi yang berkuasa di Baghdad dan tokoh politik, juga membuat marah rakyat Irak.

Presiden Irak Barham Saleh dalam sebuah statemen menyebut serangan militer Turki sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Irak dan prinsip bertetangga yang baik. Dia menyerukan diakhirinya operasi semacam itu oleh pemerintah Turki.

Pernyataan dari kantor kepresidenan Irak ini menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi Turki saat ini harus diselesaikan melalui kerja sama dan koordinasi bilateral.

Pemerintah Baghdad juga memprotes keras operasi militer baru-baru ini yang dilakukan oleh militer Turki dan telah memanggil duta besar Turki untuk Irak ke Kementerian Luar Negeri dua kali dalam waktu kurang dari seminggu. Pemerintah Irak juga menyerahkan dua nota protes secara terpisah kepada duta besar Turki.

Parlemen Irak juga mengutuk serangan militer Turki. Komisi Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak telah meminta pemerintah untuk mempersiapkan dan mengirimkan pengaduan resmi ke PBB.

Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi.

Sejumlah anggota Parlemen Irak mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi untuk menghentikan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan Ankara sebagai tanggapan atas invasi Turki.

Namun, al-Kadhimi belum mengambil posisi yang jelas tentang operasi militer Turki di wilayah Irak. Di satu sisi, sikap tersebut memicu protes dari beberapa kelompok dan anggota Parlemen Irak, dan di sisi lain membuat beberapa pengamat percaya bahwa operasi militer Turki dilakukan lewat koordinasi rahasia dengan beberapa pejabat Irak di Baghdad.

Menanggapi hal itu, Ketua Gerakan Kebijaksanaan Irak, Sayid Ammar Hakim dalam sebuah tweet menulis, “Rakyat Irak telah berjuang dan mempersembahkan nyawa demi menjaga kedaulatan dan martabat bangsa selama beberapa dekade. Kami mengutuk setiap upaya oleh negara mana pun untuk melanggar kedaulatan Irak. Pemerintah Baghdad juga harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar semua negara tetangga, terutama Turki, menghormati kedaulatan nasional kita.”

Sikap cuek para pejabat pemerintah, terutama perdana menteri Irak dalam merespon tuntutan rakyat dan parlemen, tampaknya telah mendorong Turki untuk meningkatkan operasi militer di wilayah Irak Utara.

Jadi, tidak heran jika para pejabat Turki mulai berbicara tentang rencananya untuk membangun pangkalan militer di Irak sehingga dapat memperkuat kehadiran pasukannya.

Sebelumnya, seorang anggota Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) Irak mengabarkan keberadaan 50 barak militer milik Turki di Provinsi Erbil dan Dahuk. Pasukan Turki memiliki beberapa kamp di Kurdistan, terutama di Dahuk, dan kadang melancarkan operasi yang telah menewaskan dan melukai sejumlah besar warga sipil Irak. (RM)

Tags