Nov 01, 2021 10:39 Asia/Jakarta
  • Presiden RI, Joko Widodo
    Presiden RI, Joko Widodo

Presiden Indonesia, Joko Widodo menegaskan komitmen negaanya untuk mengurangi emisi karbon, tapi membutuhkan dukungan pendanaan internasional.

Pemerintah Indonesia menilai aksi penanggulangan dampak perubahan iklim di dunia tidak hanya perlu dilakukan dengan cara yang bisa menurunkan emisi karbon, tapi juga menggunakan pendanaan yang terjangkau bagi semua negara.

Gagasan ini disampaikan Pemerintah Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia, Sabtu (30/10).

 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, banyak negara yang memiliki komitmen untuk menurunkan kadar emisi karbon, namun tak punya dukungan pendanaan

"Transisi dari Indonesia atau negara-negara lain untuk menuju ke low carbon harus affordable, adil, dan available. Itu penting sekali karena semua negara pada akhirnya bisa saja komit. Tapi, kalau mereka tidak bisa membayar atau tidak affordable, maka dia tidak bisa men-deliver komitmen untuk penurunan CO2," kata Menlu RI dalam keterangan pers di Youtube Sekretariat Presiden.

Indonesia dan Australia sepakat untuk mendukung infrastruktur yang mempercepat transisi energi rendah emisi.

 

 

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menyepakati pernyataan bersama dalam kerja sama di bidang ekonomi hijau dan transisi energi.

 

 

"[Dalam joint statement tersebut], kedua negara sepakat untuk mendukung infrastruktur yang mempercepat transisi energi rendah emisi," kata Retno dalam konferensi pers virtual, Minggu (31/10).

Selain itu, Indonesia dan Australia juga sepakat mengatasi perubahan iklim melalui kerja sama untuk mengembangkan, mendanai dan berbagi teknologi rendah karbon.

Di saat yang sama, lanjut Retno, kedua negara sepakat untuk memperkuat ketahanan energi.

"Jadi intinya adalah keseimbangan antara ekonomi hijau dan kesempatan untuk pembangunan ekonomi," papar Retno lagi.

Kerja sama terkait vaksinasi Covid-19 dan pengakuan sertifikasi vaksin juga tak luput jadi pembahasan kedua negara itu.(PH)

 

 

 

 

 

 

Tags