Jan 16, 2018 19:15 Asia/Jakarta

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Carmel Shama-Hacohen, perwakilan rezim Zionis di UNESCO untuk kembali ke tanah pendudukan dan meninggalkan lembaga itu, setelah kekalahan memalukan Israel dan Amerika Serikat dalam voting di Majelis Umum PBB mengenai perubahan status Al Quds. Netanyahu mengatakan rezim Zionis tidak akan lagi menjadi anggota UNESCO sejak awal tahun 2018.

Sebelumnya pada Oktober 2017, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan kepergiannya dari UNESCO. Washington menarik diri dari badan PBB ini untuk memprotes penolakan UNESCO terhadap Tel Aviv, dan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan Washington mulai sekarang hanya akan berperan sebagai pengamat di organisasi tersebut.

Yang pasti, penarikan diri Amerika dari UNESCO bukan karena pertimbangan budaya atau warisan dunia. Pada tahun 2011, UNESCO menerima Palestina sebagai salah satu anggota independen dan di lain pihak, AS menghentikan bantuan keuangannya ke UNESCO sebagai bentuk protes atas keputusan itu.

Komite Eksekutif UNESCO pada Mei 2016, dengan mengadopsi sebuah resolusi, mengutuk rezim Zionis karena melanggar hukum internasional di kota Al Quds pendudukan dan Jalur Gaza, dan menyerukan penghormatan terhadap identitas historis Quds. Resolusi itu juga mengingatkan tanggung jawab internasional Tel Aviv untuk menghormati identitas Islami Masjid Al Aqsa dan Al Haram Al Sharif.

UNESCO dalam resolusi tersebut menyatakan, "Tujuan dimasukkannya sebuah frase dalam teks resolusi organisasi ini yang mengacu pada Al Quds dengan identitas agama-agama monoteisme – Yahudi, Kristen dan Islam – adalah untuk menetralisir rencana rezim Zionis untuk yahudisasi kota Quds." Resolusi tersebut memperkenalkan Tel Aviv sebagai kekuatan pendudukan dan tidak mengakui pendudukan bagian timur Al Quds oleh Zionis.

UNESCO mengkritik rezim Zionis karena menjalankan proyek penggalian di bagian timur Al Quds dan di kawasan Kota Tua, dengan mengatakan, "Bentuk pendekatan Tel Aviv dengan kota Gaza, makam para leluhur di Al Khalil, dan Makam Rachel di Betlehem, bertentangan dengan hukum internasional."

Sidang ke-41 Komite Warisan Dunia UNESCO di kota Krakow, Polandia berhasil mendaftarkan kota Al Khalil sebagai situs Warisan Dunia di Palestina. Pada saat itu, Perdana Menteri Israel Netanyahu mengecam UNESCO dan menyebut keputusan lembaga PBB itu "omong kosong." Netanyahu mengatakan bahwa ia akan memangkas 1 juta dolar dari iuran keanggotaan Israel di PBB menyusul keputusan UNESCO itu, dan menggunakan dana ini untuk mendirikan sebuah museum yang akan memperlihatkan sejarah warga Yahudi Al Khalil.

UNESCO

Menyusul keputusan UNESCO mengakui Kota Tua Al Khalil sebagai wilayah Palestina, AS juga mengumumkan bahwa mereka akan meninjau kembali hubungannya dengan UNESCO. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley dalam sebuah pernyataan mengatakan, resolusi tersebut akan merongrong upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Trump untuk menghidupkan kembali perundingan damai antara Israel dan Palestina, di mana menjadi salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri AS.

Saat ini dan setelah keputusan kontroversial Trump dan Netanyahu tentang pemindahan Kedutaan AS ke Al Quds, Tel Aviv dan Gedung Putih lebih memilih lari dari pertanggung jawaban kepada masyarakat internasional terkait realitas sejarah dan memutuskan keluar dari UNESCO.

Sebuah majalah berbahasa Perancis, Le Grand Soir dalam artikel yang ditulis oleh Jeremy SALT, mengkaji dampak keputusan AS dan Israel yang menarik diri dari UNESCO. Dia menulis, "Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) adalah badan pertama PBB yang menerima Palestina sebagai sebuah negara anggota. Namun, AS dan Israel memutuskan untuk meninggalkan organisasi ini. Tentu mustahil untuk membayangkan hal lain selain ini."

Para pemimpin pemerintahan arogan dan perusuh adalah orang-orang konyol yang paling berbahaya di dunia. Sejak pembentukan rezim Zionis, Amerika dan Israel telah menciptakan kekerasan yang paling keji di dunia. Selain di Palestina, AS dari tahun 1990 sampai sekarang, juga telah melakukan pembantaian massal di tiga negara lain; dua perang di Irak serta perang di Suriah dan Libya. AS saat ini juga menyertai Arab Saudi dalam perang dan pembantaian di Yaman.

Dengan mengacu pada sejarah, penghapusan Palestina terjadi pada tahun 1948 dengan menghancurkan sekitar 500 desa, terlepas dari nilai-nilai budaya dan sejarah kuno. Sisa-sisa warisan kuno dan budaya Palestina juga hancur pada tahun 1967. Penghancuran kampung Maghreb dimulai pada 1967, dan situs kuno ini dibongkar untuk membangun plaza yang berdekatan dengan Al Haram Al Sharif.

Perang juga telah mengusir orang-orang Palestina dari kota dan desa mereka. Mereka terpaksa meninggalkan Tepi Barat Sungai Yordan. Sebagian besar penduduk daerah tersebut melarikan diri ke Tepi Barat selama invasi Zionis pada tahun 1948. Perang ini disertai dengan penghancuran semua situs bersejarah, yang membuktikan bahwa orang-orang Palestina adalah penduduk asli di sana. Dengan demikian, orang-orang Zionis sekarang bisa berkata, Palestina yang mana? Tidak pernah ada orang Palestina di sini!

Sekelompok pengamat politik percaya bahwa pengrusakan dan penghancuran Palestina adalah syarat yang diperlukan untuk mendirikan "Negara Yahudi," dengan semboyan "semua atau tidak sama sekali." Para pemimpin Zionis tidak akan menerima alternatif lain atau kompromi untuk "Negara Yahudi" ini. Dengan menyangkal fakta sejarah, mereka mencoba untuk memperkenalkan tanah dengan identitas yang jelas sebagai tanah bangsa Yahudi, dan dalam hal ini, hanya ada satu pendukung yang selalu menyertai mereka yaitu pemerintah AS.

Selama bertahun-tahun dan terutama dalam beberapa tahun terakhir, rezim Zionis menghadapi penentangan masyarakat internasional terkait penduduk asli dan sejarah Palestina yang sebenarnya, dan Tel Aviv tidak pernah punya jawaban untuk membantah fakta sejarah ini. Tidak ada keraguan bahwa Masjid Al Aqsa telah menjadi ancaman bagi Zionis selama puluhan tahun. Masjid ini mengungkap kebohongan yang dipegang oleh Zionis. Meski bertahun-tahun melakukan penggalian di bawah Al Haram Al Sharif, mereka belum mampu menemukan sebuah kuil dan mereka murka karenanya.

UNESCO

Sekarang, di lokasi tersebut ditemukan salah satu puing reruntuhan kuno dunia. Lalu, mengapa tidak ada jejak dari kuil besar yang dibangun oleh Nabi Sulaiman as di bawah Masjid Al Aqsa? Selain itu, hanya 70 tahun telah berlalu sejak munculnya rezim Zionis, dan mengingat fakta ini bahwa pemerintahan terakhir Yahudi tumbang pada abad keenam Sebelum Masehi, maka pernyataan Netanyahu yang menganggap Al Quds sebagai Ibukota Yahudi yang berusia 3.000 tahun, hanya akan dipercaya oleh orang-orang bodoh.

Ini menunjukkan bahwa Israel bukanlah masyarakat modern, tapi sebuah masyarakat suku dan barbar yang bertindak dengan prinsip brutalnya terhadap orang-orang Palestina dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh sejarah, dokumen, dan bukti-bukti yang disodorkan para peneliti. Menyalahi semua dokumen sejarah dan hukum internasional ini, AS pada akhir 2017 mengakui Al Quds sebagai Ibukota rezim Zionis. Sebuah kota yang menurut hukum internasional adalah daerah pendudukan.

Untuk alasan ini, Doktor Mohammad Reza Dehsiri, seorang profesor hubungan internasional, percaya bahwa dengan keluarnya AS dan rezim Zionis dari UNESCO, walaupun kredibilitas lembaga ini naik sebagai badan internasional yang independen, namun Washington dan Tel Aviv akan lebih bebas menjalankan tindakan melanggar hukum di hadapan masyarakat internasional.

"Trump telah mengumumkan Al Quds sebagai Ibukota rezim Zionis, yang ditentang oleh masyarakat internasional, dan mengingat bahwa di masa lalu, negara-negara anggota UNESCO mengakui Palestina sebagai negara merdeka, maka tindakan Trump merupakan bentuk penentangan terhadap pendekatan masyarakat internasional terkait isu Palestina," ujar Doktor Reza Dehsiri.

Akhir kata, meski AS dan Israel berusaha untuk menghapus isu Palestina dari opini publik, mereka tetap tidak mampu menghapusnya karena ini adalah fakta sejarah. Al Quds adalah kiblat pertama kaum Muslim dan akan tetap menjadi identitas sebuah tanah Islami.

Meski upaya AS dan Zionis terfokus untuk memadamkan bara api perlawanan, namun menurut analis masalah Palestina, Khayyam al-Zaabi, "Sekarang adalah momen terbaik untuk melawan rezim penjajah, menghidupkan kembali perjuangan dan perlawanan dengan semua cara, memecahkan kebisuan terhadap proses pembangunan pemukiman Zionis dan yahudisasi terus-menerus di Al Quds."

Keputusan Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Al Quds tidak akan mengubah fakta sejarah Palestina. Masa depan kota suci ini akan ditentukan oleh sejarah, tekad, dan kesetiaan orang-orang terhadap masalah Palestina.

Tags