Jun 16, 2020 01:06 Asia/Jakarta
  • Aksi protes terhadap AS di Irak. (dok)
    Aksi protes terhadap AS di Irak. (dok)

Sejumlah informasi menunjukkan bahwa pasukan pendudukan Amerika Serikat melakukan kegiatan rahasia di tengah masyarakat Irak selama bertahun-tahun dengan misi memperluas pengaruh dan membangun basis massa.

Kegiatan ini dijalankan sebagai bagian dari program pendidikan seperti, Young Global Leaders, Organisasi World Learning, dan Iraqi Young Leaders Exchange Program (IYLEP).

Atas nama kegiatan sosial, lembaga-lembaga tersebut memberangkatkan lebih dari 2.500 pemuda Irak dalam tur musim panas selama empat pekan ke Amerika. Lembaga swadaya masyarakat ini (NGO) mengejar tujuannya dalam kegiatan-kegiatan paralel.

Salah satu dari program itu dimulai pada tahun 1997 di salah satu pusat yang disebut pusat pemberdayaan. Program ini dimulai dengan dukungan dana dari World Population Council dan Ford Foundation Amerika, yang merupakan salah satu yayasan internasional Zionis yang bergerak di bidang sosial-budaya. Program serupa dilaksanakan oleh sekelompok perwakilan organisasi non-pemerintah dengan dukungan dana dari Program Pembangunan PBB.

Program lain adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018, program ini melibatkan sejumlah siswa perempuan Irak tanpa pungutan biaya sama sekali, dan semua biaya kegiatan ditanggung oleh Departemen Luar Negeri AS.

Menurut pihak penyelenggara, tujuan dari program ini adalah mengenalkan remaja Irak dengan budaya Amerika, mendidik, dan memperkuat partisipasi sipil, serta memperkenalkan hak-hak kewarganegaraan, dan tanggung jawab sosial.

Para remaja ini dibagi ke dalam jaringan virtual yang fokus pada isu-isu sosial dan kegiatan amal dengan tujuan membantu para pengungsi, tetapi secara bertahap kegiatannya diarahkan ke ranah politik. Sebenarnya, penyelenggara program ini ingin membentuk jaringan anggota, sebuah proses perekrutan untuk mengabdi di badan intelijen AS dan Israel.

Beberapa laporan mencatat bahwa sebagian NGO di Irak yang didanai oleh pemerintah AS, Arab Saudi, dan Inggris, ditugaskan untuk memelihara kontak dengan para anggota yang telah mengikuti “program pendidikan” itu.

Sebagai contoh, IYLEP dan jaringan organisasi lainnya membangun konektivitas antar-pemuda di dunia maya seperti Facebook, dan mendorong mereka untuk bergabung dengan NGO-NGO yang terafiliasi dengan jaringan tersebut.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari beberapa kedutaan besar di Irak. Jejak para staf dan penghubung di beberapa kedutaan bisa ditemukan dalam sejumlah peristiwa yang terjadi di Irak. Kedutaan Besar AS di Irak memiliki lebih dari 3.000 staf dan sekitar 400 dari mereka aktif di sektor budaya. Mereka mendirikan banyak pusat riset dan studi dan melalui koordinasi dengan universitas-universitas Amerika, telah melibatkan universitas dan para dosen Irak dalam proyek-proyek riset.

Dengan cara ini, mereka mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menunggangi dan mengarahkan gerakan masyarakat sipil Irak serta menciptakan perubahan sosial yang diinginkan.

Ada juga 250 diplomat Amerika yang aktif di sektor NGO yang ditugaskan untuk merekrut, melatih, dan mengaktifkan individu dalam kerangka mengejar kepentingan Washington di wilayah Asia Barat.

Pada dasarnya, AS yang menanamkan pengaruhnya di ranah budaya dan sosial di Irak, telah menciptakan peluang untuk dirinya dan kemudian memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Manajemen kerusuhan di beberapa provinsi Irak, terutama di daerah basis-basis utama pemerintah Irak dan kelompok Hashd al-Shaabi, menunjukkan bahwa Amerika mengejar banyak kepentingan di Irak dan kawasan.

Seorang pengamat masalah Asia Barat, Hossein Royaran kepada media Rasanews, menuturkan ratusan NGO dengan berbagai tujuan telah dibentuk oleh Amerika untuk rakyat Irak, dan pada kenyataannya NGO-NGO inilah yang sekarang mengarahkan aksi protes di Irak.

Pakar masalah Asia Barat ini mencatat bahwa 99 persen demonstran Irak berusia antara 17 dan 25 tahun. Para pengunjuk rasa tidak pernah merasakan rezim Baath. Mereka berada di bawah pengaruh dunia maya, NGO, dan media-media Amerika. Karena belum matang dan kurangnya pengalaman, mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang konspirasi Amerika.

Tentu saja para demonstran memiliki tuntutan yang sah dan menginginkan keteraturan di Irak, tetapi di antara mereka ada yang datang untuk tujuan lain dan meneriakkan slogan-slogan yang lebih mirip seperti slogan kelompok Baath dan Amerika. Mereka adalah alumni dari jaringan yang dibentuk oleh Washington.

Para pengunjuk rasa menuntut penyelesaian masalah ekonomi dan memberantas korupsi, tetapi Gedung Putih menunggangi aksi mereka dan melencengkannya ke arah destabilisasi dan penciptaan krisis keamanan.

Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa ketika ada perpecahan antara pemerintah dan rakyat, NGO-NGO itu dengan cepat mengisi kesenjangan ini dengan maksud tertentu. Dengan menggunakan soft power di dunia maya, mereka mencoba mengorganisir orang-orang dan menerjunkan mereka ke lapangan.

Aksi protes di depan Kedutaan AS di Baghdad, Irak. (dok)

Laporan menunjukkan bahwa Amerika mengelola lebih dari 1.800 lembaga yang disebut lembaga swadaya masyarakat (NGO) dengan dukungan finansial dan program di Irak, sekitar setengahnya ditujukan untuk melatih para pemimpin sosial dengan nilai-nilai Barat.

Program lembaga-lembaga Amerika ini dirancang untuk periode 2 hingga 10 tahun, yang dikelola dengan anggaran siluman milik organisasi mata-mata dan badan-badan intelijen negara itu.

Dalam proses politik-sipil ini, NGO – yang biasa dikenal sebagai bagian dari tuas tekanan AS di Irak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik – melibatkan diri untuk memprovokasi asosiasi-asosiasi mahasiswa agar mereka bergabung dalam barisan oposisi dan membuat kerusuhan dalam konteks protes rakyat.

Banyak dokumen dan bukti menunjukkan bahwa Amerika bahkan tidak mencoba untuk menyembunyikan peran mereka dari opini publik. Para anggota Komisi Keamanan Nasional Irak juga percaya bahwa kedutaan dan konsulat AS di Baghdad dan Erbil terlibat dalam memprovokasi oposisi untuk melawan pemerintah.

Tentu saja infiltrasi ini tidak terbatas di Asia Barat dan dunia Islam. Para pengunjuk rasa Hong Kong membawa bendera AS, topi pet, serta kaos bergambar Donald Trump yang berdiri dengan kaki terbuka di atas sebuah tank dengan bendera AS di belakangnya. Spanduk lain bertuliskan, “Presiden Trump, tolong bebaskan Hong Kong.”

Slogan-slogan semacam itu di setiap negara Eropa akan dicap oleh pemerintah dan media-media Eropa sebagai tindakan teroris, bukan gerakan sipil yang damai. Bukti ini menunjukkan misi terselubung sedang dikejar lewat kedok organisasi non-pemerintah.

Misi-misi ini yang terlihat seperti menuntut kebebasan, keadilan, dan damai, diekspresikan dalam aksi-aksi yang disebut demonstrasi tanpa kekerasan, tetapi pada praktiknya, aksi ini dilakukan dengan dukungan dan arahan lembaga-lembaga Amerika yang pro-demokrasi. Arahan ini dirancang untuk memajukan tujuan dan mengejar kepentingan politik mereka di negara sasaran. (RM)

Tags