Jan 14, 2021 15:47 Asia/Jakarta
  • Milisi al-Qaeda
    Milisi al-Qaeda

Amerika Serikat di era kepemimpinan Donald Trump menggulirkan beragam tudingan terhadap Republik Islam Iran. Salah satunya adalah menuding Iran sebagai pendukung terbesar terorisme di dunia.

Menlu AS Mike Pompeo di tudingan terbaru terhadap Iran pada hari Selasa (12/1/2021) mendakwa Iran memiliki hubungan dengan kelompok teroris al-Qaeda dan pangkalan baru kelompok ini.

Pompeo mengatakan, kondisi Iran saat ini dari sisi hubungan dengan al-Qaeda lebih buruk dari Afghanistan di saat serangan 11 September 2001 ke Amerika. Ia menuding Iran di tahun 2015 bersamaan dengan perundingan JCPOA telah mengijinkan kelompok al-Qaeda memiliki pangkalan operasi baru di Iran.

Menurut Pompeo, syarat Tehran bagi kolaborasi ini adalah menjaga hukum dan ketentuan Iran.

Menlu AS Mike Pompeo

Ia menambahkan, “Hasilnya adalah setan bernama Osama bin Laden semakin kuat dan wilayah operasinya kian luas. Jika kita mengabaikan poros Iran-al-Qaeda, maka harganya adalah nyawa kita. Kita harus mengakui poros ini, melawan dan mengalahkannya.” Ia juga mengumumkan sanksi terhadap sejumlah indivudi yang ia klaim sebagai komandan al-Qaeda dan tinggal di Iran. Meski ada klaim dari pemerintah Trump, namun Iran menekankan bahwa tidak ada anasir al-Qaeda yang berada di wilayahnya.

Pemerintah Amerika Serikat di era keresidenan Trump hampir setiap hari menunjukkan sikap anti Iran dan pada Oktober 2019 di dokumen strategis nasional anti terorisme menyebut Iran sebagai pendukung terorisme.

Di awal dokumen ini seraya mengisyaratkan bahwa Amerika dihadapkan pada ancaman kelompok teroris radikal Islam, menyebutkan, "Kita masih menghadapi ancaman Iran, yakni pendukung terpenting terorisme negara melalui jaringan global anasir Iran dan dukungan saat ini Tehran terhadap segerombolan kelompok teroris."

Mantan penasihat keamanan nasional AS, John Bolton saat menjelaskan dokumen keamanan ini menyatakan harus memanfaatkan peluang untuk menyerang Iran. Ia mengklaim bahwa pasca Revolusi Islam, Iran menjadi bank sentral dunia bagi terorisme internasional. Kini pemerintah Trump yang usianya tinggal beberapa hari menggulirkan tudingan terkait dukungan Iran terhadap milisi al-Qaeda.

Faktanya statemen Menlu AS Mike Pompeo digulirkan ketika hanya delapan hari periode kepresidenan Donald Trump tersisa. Sepertinya tujuan statemen dan klaim terbaru Pompeo adalah meningkatkan atmosfer Iranophobia dan melancarkan perang psikologis menjelang awal kerja pemerintahan baru Amerika yang dipimpin Joe Biden pada 20 Januari mendatang dengan anggapan mampu mensabotase kebijakan Biden termasuk kembali ke JCPOA dan perubahan di kebijakan Washington terhadap Arab Saudi.

Juru bicara Kemenlu Iran, Saeed Khatibzadeh saat menjawab tudingan terbaru Trump terkait hubungan Iran dengan al-Qaeda mengatakan, "Pengulangan tudingan dan pertunjukan dokumen palsu sebagai dokumen rahasia oleh Pompeo di satu pekan dari akhir pemerintahan Trump, indikasi rasa putus asa, kebingungan dan kegagalan represi maksimum mereka terhadap Iran."

Khatibzadeh

Sejatinya yang menyutradarai kebijakan luar negeri Aemrika selama dua tahun terakhir, meski ada klaim kesia-sian dan ketidakefektifan kebijakan pemerintah Trump terhadap Iran melalui represi maksimum, namun dalam prakteknya tidak memiliki prestasi apapun untuk membuat Tehran menyerah. Masalah ini bahkan diakui oleh elit politik dan pengamat Amerika sendiri. Pemeritnah Trump, khususnya selama beberapa bulan terakhir mendapat kritikan tajam di Amerika karena kegagalan kampanye represi maksimum dan mengobarkan tensi dengan Iran.

Senator Chris Murphy dari kubu Demokrat seraya mengkritik kebijakan radikal Trump terkait Iran menjelaskan bahwa kebijakan ini hanya membuat Iran semakin kuat. Murphy di cuitannya mengatakan, pendekatan Trump terhadap Iran tidak menghasilkan apapun kecuali Iran semakin kuat dan AS kian lemah.

Menuduh Iran mendukung terorisme terjadi pada saat Amerika Serikat menjadi pendukung utama kelompok teroris ekstremis, termasuk al-Qaeda, dalam penggunaan terorisme sebagai alat. Selama pendudukan Soviet di Afghanistan pada 1980-an, Amerika Serikat memperlengkapi dan mempersenjatai ribuan jihadis yang datang ke Afghanistan dari seluruh dunia untuk melawan Soviet guna melawan penyebaran komunisme.

Ini menjadi titik awal pembentukan dan perluasan kelompok teroris al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Kemudian pada 1990-an, bin Laden mengkritik rezim Saudi karena mengerahkan pasukan Amerika di Arab Saudi sebagai tanah wahyu untuk dua tempat suci dan untuk apa yang disebut jihad melawan orang-orang kafir Amerika, milisi ini mulai melancarkan serangan terhadap lokasi dan aset AS di seluruh dunia termasuk kedubes dan armada laut negara ini.

Pada akhirnya al-Qaeda melancarkan serangan 11 September 2001 di New York dan Washington, dan selanjutnya pemerintah George W. Bush melancarkan kampanye luas dengan tema perang global melawan terorisme.

Masalah penting dalam serangan 9/11 adalah peran kunci yang dimainkan oleh pejabat Saudi dalam mendukung dan memberikan semua jenis bantuan kepada para teroris yang melakukan serangan. Faktanya, 15 dari 19 pelaku penyerangan tersebut adalah warga negara Saudi.Hal ini dan pengungkapannya kemudian menjadi skandal besar bagi rezim Saudi dan pendukungnya di Amerika. Mike Pompeo sekarang menyebut Iran sebagai sponsor serangan 9/11, dalam apa yang seharusnya dianggap sebagai pembalikan kebenaran yang terang-terangan tentang para pelaku 9/11.

Menekankan bahwa al-Qaeda dan Iran adalah "poros kehancuran" di dunia, Pompeo, yang sebelumnya mengepalai CIA, mengklaim di halaman Twitternya bahwa Iran telah membantu al-Qaeda melancarkan serangan 9/11. Apakah Pompeo memberikan bukti untuk membuktikan klaimnya, atau apakah dia membuat tuduhan tidak berdasar hanya untuk memperkuat Iranophobia?

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif juga menunjukkan respon seraya merilis cuitan Pompeo. Di bagian cuitan ini, Zarif menulis, "Tidak ada yang tertipu. Seluruh teroris 11 September datang dari tujuan yang diminati Pompoe di Asia Barat. Sama sekali tidak ada warga Iran."

Meski cuitan Menlu Iran tidak menyebutkan Arab Saudi, mengingat sebagian besar pelaku serangan 9/11 adalah warga negara Saudi, tampaknya rujukannya ke Riyadh sebagai tujuan perjalanan regional Mike Pompeo.

Masalah penting adalah para pengamat dan elit politik Amerika juga mengakui peran Arab Saudi di pertumbuhan dan pengokohan kelompok teroris.

Fareed Zakaria, pengamat Amerika, "Hampir seluruh serangan teroris di Barat memiliki hubungan dengan Arab Saudi dan serangan ini tidak ada kaitannya dengan Republik Islam Iran." Media Amerika terkait ini juga memaparkan pandangan yang sama. Koran The Boston Globe terkait hal ini menulis, "Di seluruh riset serius di abad 21 terkait terorisme global, hasilnya adalah mayoritas dana untuk mendukung al-Qaeda, Taliban, Daesh (ISIS) dan seluruh kelompok kriminal yang seideologi berasal Arab Saudi.

Cara pemerintahan Trump dan pemerintahan Obama sebelumnya menangani masalah peran Arab Saudi dalam 9/11 adalah tanda pendekatan kontradiktif Washington. Pemerintahan Trump dengan sengaja mengabaikan peran Riyadh dalam memberi makan secara ideologis, serta mendanai dan secara logistik, kelompok teroris ekstremis. "Arab Saudi adalah salah satu contoh terbaik tentang bagaimana penjualan senjata AS ke Arab Saudi mengganggu keamanan kami dan keamanan Asia Barat," tulis situs web The American Conservative.

Rezim Saudi tidak hanya menggunakan senjata ini untuk membunuh ribuan orang yang tidak bersalah di Yaman, tetapi dalam beberapa kasus, senjata ini juga diberikan kepada milisi dan sekutu teroris. Arab Saudi, di mana Amerika Serikat memiliki hubungan perdagangan, ekonomi, militer, dan senjata yang luas, telah memainkan peran utama dalam menyebarkan ideologi ekstremis, terutama Wahhabisme, serta mendukung kelompok teroris seperti al-Qaeda dan ISIS.

Insiden serangan 11 September 2001

Sebuah laporan Kongres AS pada 9/11, yang diterbitkan pada Juli 2016, secara eksplisit menyatakan bahwa 15 dari 19 pembajak yang terlibat dalam serangan 9/11 adalah warga negara Saudi. "Hal ini mengarah pada pengesahan Undang-Undang JASTA di Kongres AS, yang memungkinkan keluarga dan kerabat korban 9/11 untuk menuntut pemerintah dan otoritas Saudi karena membantu para pelaku 9/11. Faktanya, Kongres AS mengesahkan undang-undang tersebut di akhir masa kepresidenan mantan Presiden Barack Obama, menegaskan peran tak terbantahkan dari rezim Saudi dalam mendukung terorisme.

Arab Saudi terlibat dalam insiden 11 September 2001 dengan memberikan berbagai bantuan dan layanan kepada para pelaku 9/11. Secara khusus, beberapa pangeran dan pejabat senior Saudi juga terlibat. Arab Saudi, pelaku utama serangan 9/11, telah menghabiskan beberapa tahun terakhir mencoba menjauhkan diri dari dikaitkan dengan insiden teroris ini melalui upaya politik dan media yang ekstensif dan menghabiskan sejumlah besar uang.

Baik pemerintahan Obama maupun pemerintahan Trump telah secara efektif memblokir penerapan undang-undang JASTA atas dasar dampak negatif pada hubungan bilateral antara Riyadh dan Washington. Hal ini disebabkan kepentingan ekonomi dan strategis AS, serta peran penting rezim Saudi di kawasan Asia Barat sebagai salah satu sekutu utama Washington.

Kebijakan pemerintah Trump senantiasa mendukung Arab Saudi dan tidak berminat menurunkan level hubungannya dengan Riyadh atau menciptakan tensi di hubungan tersebut. Sebaliknya pemerintah Trump dengan dalih melawan terorisme mengarahkan serangan dan langkah-langkahnya kepada Tehran dan menuding Iran sebagai pendukung terorisme, padalah faktanya Tehran selama ini menjadi pelopor perang anti terorisme di kawasan.

Sekaitan dengan ini, Pompeo dengan menuding Iran sebagai pendukung al-Qaeda tanpa mengisyaratkan peran tak dapat diingkari petinggi Saudi di bidang ini, sejatinya berusaha menyembunyikan peran dan kinerjanya serta sekutu Washington seperti Arab Saudi dalam membentuk berbagai kelompok teroris dan sebagai langkah untuk mencitrakan Iran sebagai sponsor al-Qaeda.

Padahal perang Iran dalam melawan kelompok teroris radikal di Asia Barat menjadi saksi dan bukti kuat atas kepalsuan klaim-klaim Washington.

 

 

Tags