Des 19, 2020 19:00 Asia/Jakarta

Kepolisian Perancis menahan 142 orang akibat aksi demonstrasi yang berujung bentrok pada Sabtu (12/12/2020) di Paris.

Menurut Kompas.com, para pengunjuk rasa memprotes rancangan undang-undang (RUU) keamanan terbaru yang diusulkan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Aksi protes tersebut merupakan demonstrasi ketiga kalinya yang digelar tiap Sabtu sejak tiga pekan lalu sebagaimana dilansir dari Daily Mail. Demonstrasi itu berujuk bentrok setelah para pengunjuk rasa melemparkan botol air mineral dan dibalas dengan semprotan air dari water cannon.

Setelah itu, petugas kepolisian mengarungi kerumunan pengunjuk rasa untuk menciduk sejumlah orang. Polisi menargetkan para pengunjuk rasa yang diduga sebagai dalang kerusuhan pada Sabtu (5/12/2020) pekan lalu karena merusak pertokoan, membakar kendaraan, dan menyerang petugas pada aksi demonstrasi sebelumnya.

Sebelum menggunakan water cannon, polisi awalnya menggunakan semprotan merica, perisai antihuru-hara, dan pentungan dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa. Namun setelah itu, polisi memutuskan menggunakan water cannon dan menangkap 142 pengunjuk rasa yang diduga sebagai penyebab kerusuhan.

UU keamanan yang diusulkan oleh Macron memicu aksi protes dan warga Perancis turun ke jalan untuk menentang RUU tersebut. Pemerintah Perancis mengatakan, RUU tersebut diusulkan untuk memerangi radikalisme di Perancis. Namun, para pengunjuk rasa berdalih bahwa RUU tersebut justru akan membatasi kebebasan individu. Selain itu, RUU tersebut juga disorot karena akan membatasi peredaran gambar dan video polisi di media dan internet.

Hal itu dikhawatirkan akan menyulitkan upaya pengungkapan kebrutralan yang dilakukan oleh polisi. Pada Sabtu pekan lalu, aksi unjuk rasa di Paris juga berujung rusuh karena disulut oleh gerombolan perusuh. Kala itu, api dan asap hitam memenuhi Paris setelah sekelompok orang yang memakai pakaian serba hitam dan mengenakan masker hitam mulai melempar barang-barang ke arah polisi, termasuk bom molotov. Menteri Dalam Negeri Perancis, Gerald Darmanin, mengatakan bahwa sedikitnya 64 orang ditangkap dalam aksi protes pekan lalu.

Kerusuhan tersebut juga menimbulkan korban luka dari pihak kepolisian. Sebanyak delapan petugas kepolisian dilaporkan mengalami luka-luka. Dalam sebuah unggahan di Twitter, Darmanin memuji polisi karena menghadapi individu yang dia anggap sangat kejam. Aksi unjuk rasa pada Sabtu pekan lalu juga melanda kota-kota lain selain Paris seperti Marseille, Lyon, Lille, dan lainnya. Kementerian Dalam Negeri Perancis mengatakan bahwa aksi unjuk rasa pada Sabtu pekan lalu dihadiri oleh sekitar 52.000 orang di seluruh Perancis.

Sebelumnya, kerusuhan pecah di Paris, Prancis dalam demonstrasi menolak rancangan undang-undang keamanan baru Presiden Emmanuel Macron, Sabtu, 5 Desember 2020. RUU tersebut dianggap membatasi kebebasan sipil.

Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi. Mereka melemparkan sejumlah benda ke arah aparat. Membakar kendaraan dan memecahkan etalase toko. Demonstran melemparkan bom molotov dan petasan, meneriakkan yel "Semua orang membenci polisi".

Jendela supermarket, agen properti dan bank semuanya hancur. Beberapa mobil terbakar di sepanjang Avenue Gambetta ketika ribuan demonstran berbaris menuju Place de la Republique.

Polisi merespons demonstran dengan menyemprotkan gas air mata. Para demonstran juga mendobrak masuk sebuah bank lalu mengambil sejumlah dokumen dan membakarnya.

Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin menulis di Twitter bahwa polisi di Paris menghadapi "individu yang sangat kejam". "Para preman menghancurkan Republik," katanya seperti dikutip dari AFP.

Sebanyak 64 orang ditahan akibat kerusuhan itu, sementara 8 polisi terluka. Itu adalah salah satu dari hampir 100 demo yang direncanakan di seluruh Prancis untuk menentang RUU keamanan baru. Ribuan orang berkumpul di kota-kota termasuk Montpellier, Marseille dan Nantes.

Polisi Prancis telah dikerahkan usai bentrokan pecah dalam demonstrasi di Paris seminggu lalu yang menyebabkan puluhan orang terluka. Kelompok hak asasi manusia dan kebebasan media memimpin aksi, meminta pemerintah membatalkan atau merevisi RUU yang akan melarang warga merekam polisi. Sebab hal itu diyakini akan mempersulit penuntutan hukum yang dilakukan polisi. (RA)

Tags