Feb 19, 2022 15:58 Asia/Jakarta
  • Pertemuan menteri keuangan G20
    Pertemuan menteri keuangan G20

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu seperti Pertemuan G20 Menkeu-Bank Sentral hasilkan 14 poin komunike.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti Menlu Malaysia Hadiri ASEAN Retreat di Kamboja, Junta Myanmar unjuk kekuatan militer, umumkan amnesti ratusan tawanan, Vietnam Wanti-wanti RS Bisa Kewalahan hadapi lonjakan kasus COVID.

Pertemuan G20 Menkeu-Bank Sentral hasilkan 14 poin komunike

Pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan 14 poin komunike yang merupakan komitmen dan pernyataan bersama para anggota forum G20.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan di Jakarta, Sabtu, pertemuan ini mendiskusikan enam agenda prioritas yaitu, ekonomi dan kesehatan global, arsitektur finansial internasional, isu sektor finansial, keuangan berkelanjutan, infrastruktur serta perpajakan internasional.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani

Poin pertama komunike adalah melanjutkan pemulihan yang merata secara global baik dari sisi kesehatan seperti distribusi vaksin, therapeutic dan diagnostik maupun ekonomi. Kedua, menggunakan semua alat untuk mengatasi dampak pandemi khususnya kepada yang paling terkena dampak.

Kemudian yang ketiga adalah menekankan prioritas tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mengendalikan pandemi di seluruh dunia. Selanjutnya keempat yaitu memastikan implementasi secara global terkait dua pilar perpajakan internasional pada tahun 2023.

Sementara kelima yaitu memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang dari arsitektur keuangan internasional termasuk mempromosikan aliran modal yang berkelanjutan dan mengembangkan local currency capital markets.  Keenam adalah mendukung negara-negara rentan yang salah satunya sebesar 60 miliar dolar AS melalui penyaluran Special Drawing Rights (SDRs) dan menyerukan kepada IMF untuk membentuk Resilience and Sustainability Trust (RST).

Poin ketujuh adalah memajukan Common Framework for Debt Treatment di luar DSSI untuk memberi kepastian kepada negara-negara debitur yang meminta keringanan pembayaran utang seperti Chad, Ethiopia dan Zambia. Kedelapan, merevitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, dapat diakses dan terjangkau. Kesembilan yaitu mengatasi perubahan iklim, perlindungan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati sekaligus menegaskan komitmen negara-negara maju dalam memobilisasi pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang.

Kesepuluh adalah mendorong ekonomi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang hijau, tangguh dan inklusif dalam rangka mencapai Agenda 2030 yakni Pembangunan Berkelanjutan sejalan dengan UNFCCC dan Perjanjian Paris. Kesebelas memperkuat ketahanan sektor keuangan global untuk memastikan pemulihan ekonomi yang adil dan menghindari potensi dampak buruk dari pandemi untuk menjaga stabilitas keuangan termasuk implementasi lanjutan dari Peta Jalan G20 yakni pembayaran lintas batas.

Komunike berikutnya kedua belas, menangani secara komprehensif potensi manfaat dan risiko terhadap stabilitas keuangan global yang timbul dari perkembangan inovasi teknologi termasuk risiko dunia maya dan potensi kesenjangan peraturan dan arbitrase yang ditimbulkan oleh kripto. Poin ketiga belas adalah memajukan agenda inklusi keuangan untuk memanfaatkan digitalisasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mendorong keberlanjutan serta inklusivitas ekonomi bagi perempuan, pemuda dan UMKM.

Terakhir adalah mendukung Financial Action Task Force (FATF) sebagai badan penetapan standar global untuk mencegah dan memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan pembiayaan proliferasi.

Menlu Malaysia Hadiri ASEAN Retreat di Kamboja

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah akan menghadiri pertemuan retreat para menteri luar negeri Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) pada 16-17 Februari 2022 di Phnom Penh, Kamboja.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya di Putrajaya, Selasa (15/2/2022) mengatakan pertemuan tersebut merupakan agenda terjadwal pertama negara-negara ASEAN pada 2022.

Sesi retreat akan didahului dengan ASEAN Senior Officials Meeting (SOM) pada 15-16 Februari 2022, seperti dikutip dari Antara.

Delegasi Malaysia untuk ASEAN SOM akan dipimpin oleh Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan perwira senior ASEAN-Malaysia.

Kamboja menjadi Ketua ASEAN 2022 dan mengusung tema “Addressing Challenges Together.”

Retreat akan dipimpin oleh Prak Sokhonn, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja, dan dihadiri oleh para menteri luar negeri ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN dan perwakilan dari Myanmar.

Isu-isu yang akan dibahas antara lain implementasi dan tindak lanjut dari keputusan yang dicapai pada KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 serta KTT yang terkait dan hubungan luar negeri ASEAN.

Selain itu, Menlu ASEAN juga akan membahas inisiatif untuk memindahkan bidang dan agenda prioritas ASEAN di bawah Keketuaan Kamboja 2022 serta bertukar pandangan tentang isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam upaya negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan Visi Komunitas ASEAN Pasca-2025, Malaysia sebagai Pemimpin Utama dan Wakil Ketua Satuan Tugas Tingkat Tinggi pada Visi Komunitas ASEAN Pasca-2025, tetap berkomitmen untuk menegakkan Poros ASEAN dan mendukung Kamboja sebagai ketua untuk memastikan kemajuan, melanjutkan ASEAN di tingkat regional dan internasional.

Kunjungan tersebut akan dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi prosedur operasi standar (SOP) pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia dan Kamboja.

Junta Myanmar unjuk kekuatan militer, umumkan amnesti ratusan tawanan

Junta Myanmar menggelar unjuk kekuatan militer dalam sebuah parade di Ibu Kota Naypyidaw pada Sabtu dan mengumumkan bahwa ratusan tawanan akan diampuni.

Parade itu digelar untuk merayakan Hari Persatuan Myanmar, yang menandai kemerdekaan negara itu dari penguasa kolonial Inggris pada 1947.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing mengatakan kudeta tahun lalu diperlukan untuk melindungi Myanmar dari musuh di dalam maupun di luar negeri.

Junta mengatakan akan memberi pengampunan kepada 814 tawanan. Amnesti kerap diberikan pada hari-hari libur nasional.

Belum jelas apakah warga Australia Sean Turnell, yang sudah ditahan selama lebih dari setahun, termasuk dari mereka yang akan diberi amnesti.

Turnell adalah penasihat ekonomi pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Peringatan Hari Persatuan itu dimulai dengan pemutusan layanan internet bergerak dari pukul 04.00 waktu setempat (04.30 WIB). Parade unit-unit angkatan darat dan pegawai negeri kemudian digelar pada pagi harinya.

Parade itu juga diikuti oleh delegasi dari negara bagian Karen, Chin dan Kayah, wilayah-wilayah tempat konflik yang melibatkan warga setempat dan pasukan bersenjata anti militer terjadi.

Min Aung Hlaing mengecam perlawanan terhadap rezim baru yang dipimpinnya.

"Kekerasan di Myanmar menimbulkan kekacauan dan orang-orang menderita," kata dia dalam acara yang disiarkan oleh televisi.

Junta menghabiskan dana sedikitnya lima juta dolar AS (Rp71,7 miliar) untuk acara itu, kata sebuah media lokal.

Salah satu kelompok penentang, General Strike Committee of Nationalities, mengatakan di Facebook bahwa tawanan politik yang kini ditahan di penjara Insein memulai aksi mogok makan pada Sabtu.

Tidak dijelaskan berapa orang tawanan yang mengikuti aksi tersebut.

Reformasi demokratis dan kemajuan ekonomi di Myanmar, yang sudah berlangsung selama satu dekade, lenyap ketika kudeta terjadi pada 1 Februari 2021.

Min Aung Hlaing menegaskan lagi pernyataan junta bahwa mereka merebut kekuasaan karena yakin Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, melakukan kecurangan dalam pemilu 2020.

Partai Suu Kyi, Liga Nasional Demokrasi (NLD), mengatakan mereka menang secara demokratis.

Junta telah menangkap ribuan orang, termasuk Suu Kyi, yang masih ditahan di sebuah lokasi rahasia dan menghadapi tuntutan hukum dengan ancaman penjara 150 tahun atau lebih.

Pasukan keamanan telah membunuh sedikitnya 1.547 orang penentang kudeta, menurut data Asosiasi Bantuan bagi Tawanan Politik (AAPP).

Junta mengatakan data AAPP dilebih-lebihkan dan tentara juga menjadi korban tewas dalam pertempuran.

Vietnam Wanti-wanti RS Bisa Kewalahan hadapi lonjakan kasus COVID

Pemerintah Vietnam pada Kamis mewanti-wanti bahwa sistem kesehatan mereka bisa saja kewalahan setelah melihat lonjakan kasus harian COVID-19 pascaliburan Tahun Baru Imlek selama sepekan.

Image Caption

Negara Asia Tenggara itu melaporkan hampir 24.000 kasus baru pada Rabu (9/2) dibanding sekitar 15.000 kasus sehari sebelum liburan, ketika jutaan orang pulang kampung dan mengunjungi tempat-tempat wisata.

"Mobilitas yang tinggi akan menyebabkan resiko lebih banyak infeksi di kalangan komunitas seperti risiko penyebaran varian Omicron," demikian pernyataan Kementerian Kesehatan.

"Jika tak terkontrol dengan lebih baik, jumlah kasus parah akan bertambah, sehingga membebani sistem kesehatan sekaligus menyebabkan kematian yang tak diinginkan."

Lewat pernyataan terpisah, pemerintah menyebutkan bahwa maskapai penerbangan domestik menambah penerbangan malam selama liburan sebab bandara terbesar dipadati para penumpang.

Setelah disanjung lantaran berhasil membendung virus melalui tes massal dan pelacakan kontak yang ketat selama pandemi tahun pertama, Vietnam dihantam gelombang infeksi dan kematian COVID sejak Mei tahun lalu.

Pada saat itu selagi rumah sakit pemerintah kewalahan, otoritas mengimbau rumah sakit swasta agar merawat pasien COVID-19.

Hingga kini Vietnam mencatat 2,4 juta kasus dan 38.000 lebih kematian COVID-19. Sekitar sepertiga dari 98 juta populasi di Vietnam sudah disuntik vaksin COVID.

Pemerintah pada Senin mulai membuka kembali sekolah-sekolah di seluruh wilayah, saat otoritas mengumumkan sejumlah rencana untuk memulai program vaksinasi COVID anak.

 

 

Tags