Nov 26, 2016 20:45 Asia/Jakarta

Uni Eropa sebagai kubu ekonomi-perdagangan terbesar dunia setelah NAFTA, memiliki posisi penting di kancah internasional.

Uni Eropa hingga 10 tahun lalu merupakan salah satu dekade lalu merupakan salah satu audien utama politik luar negeri Republik Islam Iran dan menjadi mitra terpenting perdagangannya. Akan tetapi kondisi tersebut telah berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral Iran dan Uni Eropa tidak mengalami perkembangan berarti, dan bahkan hubungan kedua pihak mencapai titik terendahnya dalam tiga dekade terakhir menyangkut friksi soal program nuklir damai Iran. 

 

Namun sejak kesepakatan nuklir di Wina antara Iran dan negara-negara anggota Kelompok 5+1 pada 14 Juli 2015 dan pelaksanaan JCPOA pada 16 Januari 2016, maka tahap baru kerjasama antarkedua pihak dimulai. Perkembangan tersebut dapat menjadi titik awal dari berbagai perubahan dan dampak positif lainnya. Republik Islam Iran dan Uni Eropa tidak memiliki prinsip sebuah hubungan strategis, mengingat perbedaan yang sangat mendasar dalam masalah nilai-nilai, budaya dan peradaban. Akan tetapi posisi Uni Eropa di kancah global dan juga memiliki peran dan posisi strategis.

 

Oleh karena itu, hubungan lebih strategis, proporsional dan baik antara Iran dan Eropa sedang menciptakan hubungan yang sesyau dengan Iran. Perubahan identitas pemerintah Iran terjadi setelah Revolusi Islam serta penitikberatan pada ideologi islami dalam menghadapi ideologi sekuler dan liberat Barat.  Dengan berpijak pada prinsip tidak Barat dan tidak Timur, serta dukungan dan bantuan untuk kaum tertindas, maka muncul status dan perspektif baru antara Iran dan Uni Eropa.

 

Iran dengan sumber energi melimpah (minyak dan gas) yang dimilikinya, merupakan salah satu negara yang menjadi fokus prioritas di dunia. Posisi strategis Iran di pusat Teluk Persia dan Selat Hormuz di satu sisi, serta hubungan dengan negara-negara di Asia Tengah d serta kepemiliki wilayah lalu lintas paling padat di kawasan Teluk Persia di sisi lain, menjadi nilai unggul Republik Islam Iran.

 

Mengingat semakin menipisnya cadangan minyak dunia dalam beberapa dekade terakhir dan di satu sisi meningkatnya tuntutan negara-negara anggota Uni Eropa untuk menggunakan minyak dan gas di tahun-tahun mendatang, tampaknya juga  akan semakin meningkatkan urgensi wilayah Teluk Persia dan Laut Kaspia, khususnya pentingnya Republik Islam Iran dalam menjamin tuntutan energi dunia dan negara-negara Eropa. Di antara isu penting lainnya adalah masalah lingkungan hidup, pemberantasan penyelundupan narkoba, kerjasama pariwisata dan lain-lain, berpotensi menciptakan kepercayaan kedua belah pihak.

 

Politik luar negeri kolektif Uni Eropa, meski belum terealisasi secara sempurna, akan tetapi memiliki sejumlah faktor kolektif yang di sebagian sektor dan isu, telah menunjukkan peran pentingnya selama satu dekade terakhir. Pada saat yang sama, pembahasan politik luar negeri kolektif dalam menyusun hubungan Uni Eropa dengan Iran sangat penting. Terkait hal ini, analisa peran negara-negara besar di Uni Eropa seperti Perancis, Jerman, Italia dan negara-negara menengah seperti Spanyol, Austria, Belanda dan banyak negara anggota yang memiliki peran lebih kecil seperti Portugal, Polandia dan Hungaria, sangat penting untuk dibahas menyangkut masa depan hubungan dengan Republik Islam Iran.

 

Analisa hubungan kedua pihak menunjukkan bahwa sebelum 11 September 2001, tercipta sebuah periode détente dalam hubungan antara Iran dan Uni Eropa, di mana salah satu kriteria terpentingnya adalah dialog kritis dan kemudian perundingan komprehensif dan konstruktif dengan Uni Eropa. Sayyid Mohammad Khatami, pada masa tugasnya selama dua periode sebagai presiden Iran, telah berusaha mendekatkan hubungan kedua pihak melalui politik détente dan dialog antarperadaban.

 

Kebijakan tersebut meski berujung pada perluasan hubungan Iran dan Uni Eropa pada pasa pemerintahan periode pertama dan kedua Sayyid Khatami, akan tetapi dalam dua tahun terakhir masa jabatan Khatami, hubungan Tehran dan Brussel kembali mengalami krisis serius setelah mengemukanya tuduhant-tuduhan palsu terkait program nuklir Iran.  Ini berlanjut hingga pelaksanaan pemilu periode kesembilan dan terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad sebagai presiden baru.

 

Sejak Ahmadinejad menjabat, dan karena kebijakannya yang tegas dalam masalah pengembangan kemampuan nuklir Iran dan juga sikapnya terkait Holocaust, serta sejumlah faktor lainnya, hubungan Iran dan Uni Eropa menghadapi banyak tantangan serius dan mencapai titik terendah dalam tiga dekade terakhir. Imbasnya terjadi di sektor perdagangan di mana nilai pertukaran dagang yang mencapai 29 miliar euro pada 2010 anjlok hingga ke angka 14 miliar euro pada tahun 2012.

 

Menyusul sanksi minyak, perbankan dan jasa asuransi yang diberlakukan Uni Eropa sejak Januari 2012, tingkat pertukaran dagang kedua pihak bahkan mencapai titik paling rendah yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu enam miliar euro pada tahun 2013. Bersamaan dengan itu, hubungan politik dan diplomatik kedua pihak dalam beberapa tahun terakhir juga telah mencapai tingkat terendahnya. Sanksi dan berbagai tekanan membayang-bayangi atmosfer hubungan kedua pihak sehingga tidak disaksikan perundingan dan lalu-lalang politik, diplomatik, ekonomi dan perdagangan pada tingkat tinggi. 

 

Terkait akar dari friksi Iran dan Uni Eropa pada periode itu, harus disebutkan bahwa pemerintah Ahmadinejad yang terbentuk melalui pemilu tanggal 24 Juni 2005, berusaha mengambil kebijakan khusus dalam hubungan internasional dan hubungan dengan Republik Islam Iran, khususnya hubungan antara Iran dan Uni Eropa. Analisa pemerintah Ahmadinejad terhadap hubungan 16 tahun Iran dengan Uni Eropa, atau Barat pada umumnya adalah bahwa meski Republik Islam telah memenuhi sejumlah tuntutan dan permintaan mereka, akan tetapi Barat tetap saja menggulirkan propaganda negatif dan tuduhan tidak beralasan terhadap Iran.

 

Barat terus menggulirkan politik konfrontatif dan permusuhan. Atas dasar tersebut, konklusi analisa pemerintah kesembilan pimpinan Ahmadinejad adalah bahwa alih-alih mengupayakan détente dan kerukunan dengan Iran, Barat lebih cenderung berusaha memaksa Iran bertekul lutut.  Oleh karena itu, pondasi kebijakan pemerintah kesembilan adalah politik agresif dan ofensif di hadapan Barat.

 

Konfrontasi dan perjuangan melawan Barat dalam berkas nuklir Iran telah mencapai puncaknya, sehingga Amerika Serikat dengan dukungan negara-negara anggota Uni Eropa mengusung berkas nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB. Di sana, Barat berusaha menekan dan mengupayakan sanksi anti Iran, sehingga dalam empat tahun diratifikasi enam resolusi sanksi.

 

Resolusi pertama bernomor 1696 yang diratifikasi pada 31 Juli 2006 dan yang terakhir adalah resolusi 1929 yang diratifikasi pada Juni 2010. Perubahan jalur berkas nuklir Iran dari Dewan Gubernur Badan Energi Atom INternasional menuju Dewan Keamanan, semakin memudarkan peran Uni Eropa dalam perundingan nuklir dan fokus lebih besar Iran untuk berunding dengan negara-negara seperti Cina, Rusia dan negara-negara angota Gerakan Non-Blok (GNB).

 

Faktor-faktor tersebut membuat hubungan Republik Islam Iran dan Uni Eropa pada pemerintahan kesembilan dan ke-10, merosot tajam. Dengan tampilnya pemerintahan Hassan Rouhani, Presiden baru Iran pada 2013, tercipta atmosfer baru dalam politik luar negeri Iran yang menyedot perhatian negara-negara Eropa khususnya pasca kesepakatan JCPOA antara Iran dan Kelompok 5+1. Hubungan Iran dan negara-negara Uni Eropa perlahan mulai merangkak naik.

 

Pertemuan repetitif antarpejabat tinggi kedua pihak pada 2015-2016 dan kunjungan delegasi politik, parlemen, ekonomi dan perdagangan Eropa ke Iran, menunjukkan perubahan pandangan dan kebijakan Uni Eropa. Ini membuktikan adanya sebuah tekad umum di Uni Eropa terkait Iran. Tampaknya implementasi JCPOA memiliki posisi khusus dan determinan dalam masa depan hubungan Uni Eropa dengan Iran.

Bagi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, JCPOA merupakan sebuah mekanisme dan strategi untuk menyusun kerangka hubungan mendatang dengan Iran. Sekarang Republik Islam Iran dan Uni Eropa telah memasuki fase interaksi dan dialog yang konstruktif dan komprehensif.

Tags