Sep 21, 2020 11:46 Asia/Jakarta
  • Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan
    Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya regional dan internasional untuk menyelesaikan krisis pulau Siprus demi mengakhiri sengketa antara Turki dan Yunani, tapi pemerintahan Erdogan cenderung mengambil jalannya sendiri yang menyebabkan konflik tidak kunjung berakhir.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşo‌lu menanggapi proposal Uni Eropa baru-baru ini untuk melanjutkan pembicaraan antara Turki dan Yunani mengenai Siprus dalam bentuk federasi dengan menyatakan dimulainya kembali pembicaraan kedua pihak tidak bisa dilakukan dan penyatuannya akan gagal. Cavusoglu hari Sabtu (19/9/2020) mengatakan,"Ankara tidak akan bernegosiasi mengenai masalah federasi Siprus, karena memulai petualangan baru tidak masuk akal yang akan mengarah pada kegagalan."

Putaran pertama Konferensi Perdamaian dan Persatuan Siprus diadakan pada 12 Januari 2017 di Jenewa, Swiss, dengan tujuan mencapai solusi komprehensif untuk masalah Siprus diselenggarakan oleh Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB. Pembicaraan putaran kedua diadakan dari 28 Juni hingga 7 Juli tahun yang sama di Crans Montana, Swiss.

Pejabat Turki dan Yunani di pulau Siprus telah memulai langkah-langkah praktis untuk melakukan pembicaraan bilateral yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 2017. Para pemimpin kedua pihak sudah memulai pembicaraan bilateral untuk menyusun peta jalan penyelesaian akhir masalah Siprus.

Presiden Siprus utara, Mustafa Akinci pada Februari tahun lalu mengatakan, "Jika struktur politik dan eksekutif federalisme tidak dibentuk di Siprus, maka Siprus utara akan secara de facto menjadi provinsi Turki."

Presiden Siprus utara berbicara kepada pihak Eropa dengan mengungkapkan, "Jika Anda berhenti, maka negara kami akan bergabung dengan Turki, dan masalah ini sangat mengkhawatirkan kami."

 

 

Mustafa Akinci

 

Statemen tersebut menyulut reaksi keras dari pemerintahan Erdogan. Pasalnya, Turki menganggap pulau Siprus sebagai bagian dari wilayah Kekaisaran Ottoman dan Turki saat ini. Dengan alasan ini, selama empat dekade terakhir, otoritas Ankara telah melakukan segala upaya untuk mengakui bagian Siprus Turki yang terletak di wilayah utara pulau ini. Meski demikian, upaya otoritas Turki untuk mencapai tujuan tersebut belum membuahkan hasil positif bagi Ankara.

Sejauh ini, semua upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan internasional lainnya untuk menyelesaikan masalah Siprus dan penyatuan dua bagian pulau itu terhenti. Dalam hal ini, Hubert Fassman, Professor Sejarah dan Politik di Universitas Nicosia di Siprus dan seorang pakar media politik di pulau itu mengungkapkan, "Meskipun ada mediasi internasional, ketegangan antara pihak-pihak yang bertikai terus meningkat, dan ini adalah fakta."

Pakar politik terkemuka Siprus ini dalam sebuah wawancara dengan surat kabar The Guardian menjelaskan, "Perundingan perdamaian menjadi korban penemuan cadangan minyak dan gas di perairan Siprus, dan ini telah menjadi bagian integral dari masalah Siprus."

Pulau Siprus sebenarnya adalah masalah terpenting dan salah satu perbedaan utama dalam hubungan antara Turki dan Yunani. Perbedaan-perbedaan ini- yang diiringi pasang surut sejak Perang Dunia II- menghadapi masalah baru dengan berbagai dalih. Tetapi dengan ditemukannya minyak dan gas alam di Mediterania timur pada dekade pertama abad ke-21, perbedaan antara kedua belah pihak semakin meningkat secara drastis.

Sementara itu, pemerintahan baru telah bergabung dalam kontroversi menyusul penemuan sumber daya hidrokarbon di Mediterania timur. Selain peran pemerintah dan institusi Barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), juga masuknya Arab Saudi baru-baru ini dalam konflik di pulau Siprus, pihak-pihak yang bertikai tampaknya sedang mengalami fase konflik baru.

Sebelumnya, menyusul intervensi militer Turki dalam mendukung Siprus Turki pada tahun 1974, pulau Siprus dibagi menjadi bagian Turki dan Yunani. Dengan deklarasi kemerdekaan pada 1980-an, daerah berbahasa Turki mengadopsi nama "Republik Turki Siprus Utara" sebagai bagian yang hanya diakui oleh Turki.

Sementara itu, Siprus bagian Yunani bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa pada tahun 1983. Hal ini berarti bahwa Siprus bagian Turki berada di luar Republik Siprus yang bertahan dengan dukungan Turki.

Bantuan keuangan Turki untuk Siprus Turki bersifat rahasia dengan angka sebenarnya yang tidak pernah dirilis secara jelas. Tetapi spekulasi dari beberapa politisi Turki menunjukkan bahwa pemerintah Ankara menghabiskan hampir $900 juta untuk pemerintah Siprus Turki yang memproklamirkan dirinya pada 1980-an. Jelas, angka ini telah meningkat lebih banyak sejak tahun 1990-an.

Sementara itu, dukungan besar komunitas internasional terhadap Siprus Yunani yang berhadapan dengan upaya pemerintah Ankara untuk mempertahankan kehadirannya di pulau Siprus bisa mengarah pada isolasi Turki di PBB. 

Ada pertanyaan mendasar mengapa pejabat pemerintah Ankara menganggap kelanjutan pembicaraan damai Siprus dan proses penyatuan di pulau itu sebagai kegagalan. Tidak ada keraguan bahwa perdamaian di Siprus dan penyelesaian perselisihan internal antara orang-orang Turki dan Yunani di pulau itu, akan berdampak pada pemerintah Turki yang kehilangan semua keuntungan ekonomi dan politiknya di Mediterania timur. Oleh karena itu, tampaknya pihak berwenang Ankara enggan mengakhiri masalah internal pulau Siprus.

 

 

Kapal eksplorasi migas Turki

 

Saat ini, pemerintah Turki tidak mengakui kedaulatan pemerintah Siprus atas bagian utara pulau itu. Namun, setelah menyelesaikan perselisihan internal, pemerintah Ankara harus mengakui kemerdekaan pulau Siprus.

Pulau Siprus yang terletak di Laut Mediterania dibagi menjadi bagian Turki di utara dan Yunani di selatan setelah terjadi konflik antara Turki dan Yunani pada tahun 1974. Saat ini, sepertiga pulau Siprus dimiliki oleh orang Turki dan dua pertiganya ditempati oleh orang Yunani. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan pulau Siprus dan negara ini juga masuk anggota Uni Eropa.

Dalam menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan ini, pejabat pemerintah Turki menyebut bagian Turki di pulau Siprus sebagai bagian dari teritorialnya, dan para pejabat Ankara telah berulang kali menyatakan dalam berbagai bentuk:

Kepentingan wilayah Siprus Turki sama dengan kepentingan nasional Turki, dan Ankara mendukung kepentingan ini sampai titik darah penghabisan.

Para pemukim Turki di pulau Siprus berdomisili di wilayah utara Republik Siprus. Saat ini, sekitar 30.000 tentara Turki ditempatkan di bagian utara pulau Siprus. Pasukan ini sebenarnya bertugas mengamankan daerah tersebut. Tidak diragukan lagi, berlanjutnya situasi saat ini akan memperburuk masalah domestik dan regional Turki. Penduduk di bagian utara Siprus juga tidak puas dengan situasi saat ini. Ketika situasi konflik meningkat, ketidakpuasan juga akan menjalar di kalangan warga Turki di negaranya sendiri.(PH)

 

 

Tags