Des 08, 2020 23:33 Asia/Jakarta
  • Dua Kaki Eropa di JCPOA

Uni Eropa dan Troika Eropa, yang terdiri dari Jerman, Prancis, dan Inggris, memainkan peran penting dalam implementasi NPT. Tapi pihak Eropa tidak menepati komitmennya terhadap JCPOA sejak Trump mengumumkan AS keluar dari perjanjian nuklir internasional tersebut.

Pejabat senior Prancis dan Jerman, yang tampaknya merupakan pendukung utama mempertahankan kesepakatan nuklir dengan Iran, baru-baru ini mengambil sikap tentang perlunya mengubah JCPOA demi mengembalikan AS masuk ke dalam perjanjian ini tanpa menyinggung sedikit pun masalah inkonsistensi mereka terhadap implementasinya.  

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman, Inggris dan Prancis bertemu di Berlin pada tanggal 23 November untuk membahas kesepakatan nuklir Iran dan menyatakan harapan bahwa transfer kekuasaan akan terjadi di Amerika Serikat yang bisa membuka perspektif baru untuk pelestarian JCPOA.

Dewan Hubungan Luar Negeri, yang terdiri dari diplomat senior dan mantan diplomat dari beberapa negara Eropa, mengeluarkan pernyataan bersama pada 30 November yang meminta Uni Eropa bekerja sama untuk membawa pemerintah Biden kembali ke kesepakatan nuklir Iran dan  memperkuat perjanjian tersebut. Para anggota dewan ini mengungkapkan keprihatinan atas tindakan Donald Trump sebelum pemerintahan Joe Biden menjabat.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas kepada tabloid mingguan Jerman Der Spiegel baru-baru ini mengatakan, "Kesepakatan nuklir internasional dengan Iran di bawah pemerintahan Joe Biden, presiden Amerika Serikat berikutnya, harus dipertimbangkan kembali. Tidak cukup dengan kesepakatan sebelumnya. Sebab harus ada kesepakatan lebih dari JCPOA yang memperhitungkan kepentingan kita,".

Maas mengklaim bahwa Eropa memiliki ekspektasi yang jelas terhadap Iran, termasuk tidak memiliki senjata nuklir, dan rencana untuk membangun rudal balistik yang mengancam seluruh kawasan. Dia juga menekankan bahwa Iran harus memainkan peran lain di kawasan.

Berlin memandang Eropa bisa berperan untuk membawa Washington kembali ke JCPOA  yang dilakukan bersama upaya memaksa Iran mematuhi semua persyaratan perjanjian dalam kerangka prinsip "kepatuhan penuh untuk komitmen penuh".

 

 

Menlu Jerman Heiko Maas

 

Prancis sebagai anggota troika Eropa juga menekankan perlunya Iran kembali pada komitmen nuklirnya, tanpa menyebutkan kewajiban pihak lain untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis menekankan bahwa JCPOA adalah jaminan bahwa Iran tidak akan memperoleh senjata nuklir, dan mengklaim bahwa kembalinya Iran memenuhi kewajiban JCPOA adalah salah satu persyaratan peninjauan pemerintah Biden terhadap JCPOA.

Inggris, sebagai anggota troika Eropa lainnya juga mengambil sikap serupa. Menteri Pertahanan Inggris mengklaim mendukung JCPOA tanpa menunjukkan kelambanan Eropa dalam memenuhi komitmennya.

Sikap troika Eropa terhadap JCPOA datang pada saat pihak Eropa tidak menyebutkan masalah komitmen mereka terhadap JCPOA, terutama Instex, dan mengurangi efek negatif dari sanksi unilateral AS.

Tampaknya, pihak-pihak Eropa menginginkan pendekatan selangkah demi selangkah dari Iran dan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi sepihak Washington dengan imbalan dimulainya kembali komitmen nuklir Iran, sehingga membuka jalan bagi negosiasi baru untuk mencapai kesepakatan lain. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell telah menyatakan harapan bahwa Presiden terpilih AS Joe biden akan mengembalikan negaranya ke JCPOA.

Terlepas dari posisi baru Troika Eropa, faktanya pihak Eropa tidak mengambil tindakan efektif apa pun untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah JCPOA. Tapi mereka bersikap kritis terhadap langkah Iran. Dalam pernyataan bersama pada 7 Desember, Troika Eropa menyatakan keprihatinannya atas keputusan Iran memasang sentrifugal baru di fasilitas pengayaan Natanz, dan menyebutnyasebagai pelanggaran terhadap Dewan Keamanan PBB.

Tiga negara Eropa mereaksi langkah-langkah diambil parlemen Iran mengenai "Aksi Strategis untuk Mencabut Sanksi dan Melindungi Hak-Hak Rakyat Iran," mengklaim, "Jika Iran serius menjaga atmosfer diplomasi, maka seharusnya Iran tidak mengambil langkah seperti itu."

 

 

Di sisi lain, Saeed Khatibzadeh, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Eropa harus membuktikan persaudaraan mereka di JCPOA dengan memenuhi komitmennya. Sebuah peluang baru telah diberikan untuk melanjutkan jalur sebelumnya. Namun karena tekanan AS dan kurangnya kemauan, Eropa menolak untuk memenuhi kewajibannya, terutama penerapan mekanisme interaksi keuangan dan perdagangan yang efektif dengan Iran yang disebut Instex. Pada dasarnya, studi tentang posisi Eropa pasca penarikan Amerika Serikat dari JCPOA menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi komitmennya terhadap Iran.

Masalah lainnya mengenai sikap pejabat senior troika Eropa yang berulangkali mengklaim bahwa Iran sedang mencari senjata nuklir, dan menekankan bahwa mereka akan mencegah hal ini terjadi. Pada 23 November lalu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengklaim negaranya  berusaha mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Padahal, sejumlah laporan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dengan jelas menunjukkan bahwa Iran tidak menyimpang dari kegiatan nuklir damai, dan sepenuhnya mematuhi perjanjian internasional ini.

Faktanya, tudingan Le Drian baru-baru ini sejalan dengan klaim palsu rezim Zionis dan Amerika Serikat tentang upaya rahasia Iran untuk memperoleh senjata nuklir. Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat menjadikan orang Eropa menemukan harapan baru dalam memelihara ketertiban, namun mereka telah mengambil pendekatan baru. Mereka ingin kesepakatan nuklir JCPOA dianggap bukan sebagai kesepakatan akhir tetapi sebagai kesepakatan pertama dengan Iran, yang akan membuka jalan bagi kesepakatan lebih lanjut mengenai kemampuan rudal dan kebijakan regional Iran.

 

 

Catherine Ashton, mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa yang terlibat dalam pembicaraan nuklir dengan Iran selama masa jabatannya, menulis sebuah artikel yang menasihati Joe Biden untuk menjaga ketertiban. Tentu saja, rekomendasinya sejalan dengan posisi tim Biden dalam hal ini. Menurut Ashton, Biden harus menempatkan JCPOA sebagai kesepakatan pertama, bukan yang terakhir. Kesepakatan 2015 tidak pernah dimaksudkan sebagai titik akhir negosiasi. Perjanjian ini membahas masalah utama dan khusus mengenai program pengayaan uranium Iran, dan itu relatif berhasil.

Dengan demikian orang Eropa mengambil posisi ganda. Di satu sisi, mereka mengaku ingin menjaga ketertiban, tapi di sisi lain mengambil posisi yang mengancam dan berlebihan.

Tampaknya sikap para pejabat senior Eropa baru-baru ini untuk sepenuhnya menyelaraskan lamngkah Eropa dengan pemerintahan baru AS  dan pada kenyataannya untuk menciptakan front Barat yang baru dan bersatu melawan Iran.

Dengan demikian, jelas bahwa Eropa akan bertindak sebagai front bersama melawan Iran setelah Biden menjabat. Apabila pihak Eropa ingin mengambil pendekatan ini, maka mereka pasti akan menghadapi tentangan serius dari Iran. Tehran melihat JCPOA hanya sebagai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran, dan tidak akan mengizinkan pihak lain untuk bernegosiasi dalam bentuk pembicaraan pasca-JCPOA tentang rudal dan masalah regional.(PH)

Tags